Forumterkininews.id, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
RUU disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9).
“Selama dua tahun lebih Komisi I DPR berusaha keras melakukan pembahasan intensif,” kata Abdul Kharis Almasyhari
“Dan berhasil menyepakati aspek-aspek substantif atas RUU PDP,†tambah Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu
UU ini nantinya mampu menjadi awal yang baik dalam menyelesaikan permasalahan kebocoran data pribadi..
“Komisi I DPR dalam proses pembahasan RUU tentang PDP proaktif dan responsif,” katanya.
“Dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait,”imbuhnya.
Secara terperinci, sistematika dari RUU tentang PDP meliputi Bab I Ketentuan Umum, Bab 2 Asas, Bab 3 Jenis Data Pribadi.
Kemudian juga Bab 4 Hak subjek data pribadi, dan Bab 5 Pemrosesan Data Pribadi.
Serta Bab 6 mengenai Kewajiban Pengendalian Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi Dalam Pemrosesan Data Pribadi, Bab 7 Transfer Data Pribadi.
Lalu Bab 8 Sanksi Administatif dan Bab 9 Kelembagaan, Bab 10 Kerja Sama Internasional, dan Bab 11 Partisipasi Masyarakat.
Bab 12 menyangkut Penyelesian Sengketa dan Hukum Acara, Bab 13 Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi, Bab 14 Ketentuan Pidana, Bab 15 Ketentuan Peralihan hingga terkahir Bab 16 adalah Ketentuan Penutup.
