Forumterkininews.id, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan AKBP Bambang Kayun Bagus Panji Sugiharto sebagai tersangka. Dia terlibat dalam kasus korupsi berupa dugaan suap dan gratifikasi pemalsuan surat perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM).
AKBP Bambang Kayun yang merupakan mantan Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri itu langsung ditahan KPK.
Menanggapi hal tersebut, Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah KPK.
“Lanjut, sesuai dengan prosedur,†kata Dedi kepada wartawan saat dikonfirmasi, Selasa (3/1/2023).
Dedi menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus AKBP Bambang Kayun kepada KPK agar diproses secara profesional.
“Nggak masalah. Polri mendukung proses penyidikan yang dilakukan KPK,â€Âujar Dedi.
Diketahui, KPK menahan AKBP Bambang Kayun Bagus Panji Sugiharto. Dia merupakan mantan Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri.
Bambang Kayun ditahan usai diumumkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM) yang ditangani Mabes Polri.
Hal itu diungkapkan Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/1/2023)
“Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan BK (Bambang Kayun) untuk 20 hari pertama. Terhitung dari tanggal 3 Januari 2023 sampai 22 Januari 2023 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur,” ujarnya.
Firli mengatakan, kasus yang menjerat Bambang Kayun ini bermula dari laporan adanya pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM. Dengan pihak terlapor pasangan suami istri, Emilya Said dan Herwansyah.
Atas pelaporan tersebut, Emilya dan Herwansyah dikenalkan kepada Bambang Kayun.
Sekitar Mei 2016 ketiganya melakukan pertemuan di salah satu hotel di Jakarta. Bambang Kayun pun menyatakan siap membantu Emilya dan Herwansyah dengan syarat bersedia memberikan uang dan barang.
Bambang juga memberi saran di antaranya agar keduanya mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan pada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri.
Menindaklanjuti permohonan dimaksud, Bambang lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi termasuk meminta klarifikasi pada Bareskrim Polri.
Kemudian, sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum atas nama Emilya dan Herwansyah di lingkup Divisi Hukum Mabes Polri. Bambang kemudian ditugaskan menyusun kesimpulan hasil rapat yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan.
Dalam perjalanan kasusnya, Emilya dan Herwansyah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Terkait penetapan status tersangka ini, Bambang menyarankan Emilya dan Herwansyah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dengan saran tersebut, Bambang menerima uang sekitar Rp 5 miliar dari keduanya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaannya.
Selama proses praperadilan, diduga Bambang membocorkan isi hasil rapat Divisi Hukum untuk dijadikan bahan materi isi gugatan praperadilan. Sehingga Hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka terhadap Emilya dan Herwansyah tidak sah.
Kemudian Bambang pada Desember 2016 juga diduga menerima satu unit mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri oleh Bambang. Namun pada April 2021, Emilya dan Herwansyah kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri dalam perkara yang sama.
Diduga Bambang kembali menerima uang hingga berjumlah Rp 1 miliar untuk membantu pengurusan perkara dimaksud. Sehingga keduanya tidak kooperatif dan melarikan diri serta masuk dalam DPO Bareskrim Polri.
“Selain itu, tersangka BK (Bambang) menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi dan berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlah seluruhnya sekitar Rp 50 miliar,” kata Firli.
Atas perbuatannya, Bambang disangkakan Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
