Forumterkininews.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Fahri Hamzah geram dengan Hadar Nafis Gumay yang menuding partainya diloloskan menjadi peserta Pemilu 2024.
Fahri menilai ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Dimana koalisi ini dimotori Hadar untuk mematikan Partai Gelora agar tak bisa mengikuti Pemilu 2024.
“Kita kritik sistem pemilu lama, eh malah sekongkol dengan pemain lama. Partai Gelora tidak takut hadapi konspirasi mereka. Mereka marah karena gagal hentikan langkah kami, sekarang mau perang terbuka. Ayo!,” kata Fahri dalam keterangan tertulis yang telah dikonfirmasi, Jumat (13/1).
Fahri mengaku heran dengan langkah Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang melaporkan persoalan dugaan KPU meloloskan partainya ke Komisi II DPR pada Rabu (11/1) lalu. Apalagi, dalam laporannya itu mereka membawa nama Istana, Mendagri, hingga Menko Polhukam.
Ia menuding Hadar Gumay Cs membawa agenda terselubung dari para pengusaha dan konglomerat tertentu lantaran mereka takut terkait gagasan perubahan total yang dibawa Partai Gelora.
“Ngakunya masyarakat sipil tapi yang dibela pengusaha dan konglomerat bikin parpol. Ada-ada saja, saya khawatir mantan pimpinan KPU ini dipakai dan masuk angin, terus buangnya sembarangan,” ujarnya.
Fahri menyebut Hadar Cs justru ingin melindungi partai tertentu, yang sebenarnya tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Menurutnya, semakin Partai Gelora ‘dikeroyok’ dan ditekan, maka akan semakin terlihat kemenangan Partai Gelora.
“Dalam sejarah, setiap bayi yang lahir yang datang akan membawa perubahan besar, pastilah ingin dimatikan oleh kemapanan oligarki dan kekuasaan. Mohon doa untuk Partai Gelora agar siap menghadapi segala komplotan,” ujar Fahri.
Perseteruan ini bermula ketika Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menunjukkan tangkapan layar perbincangan yang menunjukkan dugaan intervensi pihak Istana hingga menteri terhadap KPU agar meloloskan Partai Gelora menjadi peserta Pemilu 2024 dalam rapat di Komisi II DPR, Rabu (11/1) lalu
