Forumterkininews.id, Jakarta- Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi menegaskan pihaknya belum menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023. Lantaran menginginkan solusi yang menguntungkan semua pihak bagi pengelolaan pemberangkatan jemaah haji.
“Tujuan kami ingin mencapai titik moderat, win-win Solution. Sehingga, nanti kita bisa (tidak hanya) menemukan solusi pengelolaan pemberangkatan jemaah haji yang berkelanjutan. Tetapi juga mengedepankan keadilan dan kejangkauan para calon jamaah,†kata Kahfi dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Kamis (9/2) malam.
Diketahui, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama (Kemenag) RI kembali mengusulkan BPIH atau biaya haji 2023 sebesar Rp96,4 juta. Angka yang diusulkan tersebut telah lebih rendah Rp2,4 juta dari usulan awal BPIH 2023 sebesar Rp98,8juta.
Selain biaya riil bagi penyelenggaraan biaya haji, Komisi VIII juga dengan konsisten menyoroti besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang akan dibayar calon jemaah haji reguler 2023.
Dengan besaran BPIH yang diajukan sebelumnya, maka diperkirakan calon jemaah haji tahun 2023 harus membayar Bipih sebesar Rp69.193.733. Sedangkan sisanya berasal dari nilai manfaat yang dibayarkan oleh BPKH. Proporsi pembiayaan sebesar antara jemaah haji dengan BPKH sebesar 70:30 inilah yang cukup menggemparkan.
“Sebenarnya, para jemaah yang sudah mendaftar itu sesungguhnya mereka semua adalah orang-orang yang memiliki kemampuan. Sebenarnya sudah istitho’ah, ini karena hanya persoalan waktu saja,” katanya.
“(Terjadi) kenaikan yang signifikan. Tahun 2022 posisi (pembiayaan) 30:70, (di mana) 30 persen ditanggung oleh jamaah, kemudian BPKH menanggung 70 persen. Menjadi terbalik (saat ini), sekarang jemaah 70 persen kemudian BPKH 30 persen,†paparnya.
Dikatakan Kahfi, kenaikan Bipih yang signifikan akan membuat calon jemaah kaget ditambah limit waktu yang sangat singkat untuk melakukan pelunasan. Untuk itu, ia berharap adanya titik temu pembahasan biaya ini.
Ia pun mendesak pemerintah untuk menghitung kembali biaya-biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji. Kondisi perekonomian para calon jemaah diharapkan bisa menjadi pertimbangan.
