Forumterkininews.id, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyebut hingga kini pelanggan listrik yang berdaya 450 VA dan 900 VA termasuk kategori rumah tangga yang mendapatkan subsidi listrik oleh pemerintah.
Dijelaskan Said, hal ini perlu diluruskan sebab telah banyak beredar kabar pelanggan 900 VA tidak termasuk pelanggan listrik yang disubsidi oleh pemerintah.
Opini ini katanya, muncul untuk menggiring agar terjadi penolakan pelanggan yang berdaya 450 VA untuk dialihkan ke 900 VA.
“Untuk itu, kami mendorong Kemensos, BPS, PLN, dan Pemda harus sinergi untuk pembaharuan dan integrasi data. Banggar DPR mendorong BPS segera melakukan percepatan registrasi sosial,â€Âkata Said dalam keterangan resminya, Senin (19/9) di Jakarta.
Langkah bersama ini katanya, sangat penting dilakukan agar akurasi program bansos sebagai kekuatan absorber makin akurat.
“Mengingat, melalui data yang akurat kita juga bisa merumuskan kebijakan strategis lainnya,” katanya
“Seperti peralihan energi agar pilihan kebijakan teknisnya juga tepat,â€Âimbuhnya.
Ia melanjutkan, bahwa upaya peralihan energi tentu tidak hanya pada sektor rumah tangga.
Namun, sektor transportasi yang menyerap 46 persen dari total konsumsi energi nasional juga harus bergerak bersama menuju berpenggerak listrik.
“Oleh sebab itu, saya mengapresiasi langkah nyata Presiden Joko Widodo yang menjadi pelopor penggunaan kendaraan dinas pemerintah berpenggerak listrik,†ujar Said.
Untuk mendukung langkah tersebut DPR telah memberikan persetujuan anggaran kepada pemerintah melalui Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp10 triliun.
Yang ditujukan untuk membangun infrastruktur ke sentra produksi baik UMKM maupun industri besar untuk mendorong peningkatan permintaan terhadap listrik.
“ Kami berharap transformasi ini mengubah beban subsidi kita dari oil heavy ke electric heavy. Sehingga subsidi solar yang konsumsinya 95 persen dinikmati rumah tangga mampu setara 1,69 juta kiloliter bisa dialihkan,â€Âtandasnya.
