FTNews – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong percepatan penanganan darurat banjir lahar hujan dan tanah longsor yang menerjang enam kabupaten dan kota di Sumatera Barat (Sumbar).
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan percepatan ini agar penanganan dapat beralih dari tanggap darurat menjadi transisi. Menuju pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi.
Hal ini ia sampaikan dalam rapat koordinasi penanganan darurat di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Sumbar Kamis (16/5).
Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati. Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy, dan Anggota DPR RI Komisi VIII John Kenedy Azis.
“Pemerintah sudah memikirkan, merencanakan, dan tinggal melaksanakan tahapan selanjutnya. Untuk transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi,†kata Suharyanto dalam keterangannya.
Dalam proses ini, tim mengupayakan penyelesaian pendataan kebutuhan akan relokasi warga yang rumahnya terdampak. Dengan rincian mulai dari rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Selain itu, rumah warga yang tidak rusak namun masuk dalam zona rawan bencana juga masuk pendataan.
Lebih lanjutnya tambahnya, BNPB bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan BMKG masih terus melakukan pemetaan. Untuk mengetahui wilayah mana saja di sekitar Gunung api Marapi yang masuk dalam kawasan rawan bencana.
Khususnya daerah yang terdapat aliran sungai yang menjadi jalur aliran lahar dingin dari atas lereng Marapi. Termasuk menyiapkan lahan relokasi bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak.
Selain tempat tinggal, Kepala BNPB juga menyoroti mata pencarian para warga terdampak yang rumahnya pemerintah relokasi. Suharyanto menekankan, pentingnya pemerintah daerah juga menyediakan sumber mata pencarian salah satunya adalah lahan yang bisa warga manfaatkan sebagai sarana perkebunan.
Dalam melaksanakan rencana relokasi tersebut, Suharyanto akan mengedepankan pendekatan humanis dan dialog kepada masyarakat khususnya mereka yang tinggal di kawasan berisiko.
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Untuk rehabilitasi dan rekonstuksi, rumah yang rusak akan mendapatkan bantuan perbaikan. Rinciannya untuk rusak berat Rp 60 juta. Rusak sedang Rp 30 juta dan rusak ringan Rp 15 juta.
Sementara itu hingga kini, tim penanganan bencana masih mengupayakan pencarian dan evakuasi korban jiwa.
Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB, hingga Kamis, 16 Mei 2024 pukul 17.00 WIB, korban meninggal dunia tercatat berjumlah 67 orang. Sebanyak 20 orang hilang dan masih dalam pencarian. Tiga orang meninggal dunia belum teridentifikasi dan saat ini berada di RS Sijunjung. Serta 989 KK terdampak, 40 orang mengalami luka-luka.
Adapun jika dirinci berdasarkan wilayah, korban jiwa di Kabupaten Agam meninggal dunia sebanyak 22 jiwa, Kota Padang Panjang 2 jiwa. Kabupaten Tanah Datar 29 jiwa, Kabupaten Padang Pariaman 12 jiwa. Kabupaten Limapuluh Kota tidak ada yang meninggal namun 1.995 jiwa terdampak, dan di Kota Padang 2 jiwa meninggal dunia.
Dalam penanganan darurat banjir dan longsor Sumbar ini, BNPB juga meminta pemerintah daerah bijak mengatur pendistribusian bantuan dan kebutuhan dasar kepada masyarakat.
