Forumterkininews.id, Jakarta – Mengapa Indonesia masih rentan krisis pangan? Dimana blind spot negeri ini dalam hal pangan serta gap kesenjangan yang membuat Indonesia masih rawan krisis pangan?
Pertanyaan-pertanyaan ini dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar di hadapan para ahli pangan dalam Simposium dan Panel Ahli bertema “Krisis Pangan dan Skenario Masa Depan Indonesia†di Jakarta, Selasa (30/8).
“Saya ingin bertanya-tanya. Dimana blind spot kita dalam hal Pangan, dimana gap dan kesenjangan yang membuat masih belum hebat atau kita masih rawan krisis Pangan,†tanya Cak Imin, panggilan akrab politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat, Cak Imin lebih jauh meminta kepada para ahli untuk memikirkan dan ikut menjawab berbagai pertanyaan kunci yang mungkin untuk indonesia memiliki ketahanan pangan.
“Kita harus mampu menjawab beberapa pertanyaan pokok berikut ini, mengapa Indonesia dengan lahan pertanian yang relatif luas, masih belum mandiri dalam hal pangan? Mengapa harga daging sapi kita masih mahal? Mengapa kita masih mengimpor kedelei? Sejauh mana dan teknologi apa yang harus kita adopsi agar produktivitas pangan kita semakin tinggi? Sejauhmana reforma agraria sudah berjalan? Apa saja kendala kendala kunci bagi akses dan pemilikan lahan bagi petani-petani Indonesia ?†Muhaimin melanjutkan pertanyaan-pertanyaannya.
Menurutnya, di tengah krisis pangan yang mengancam, kemandirian pangan mendesak segera direalisasikan. Sebab, lanjut Cak Imin, kemandirian pangan akan menjadi ukuran sejauh mana sebuah bangsa mengurus diri sendiri, menjaga kedaulatannya, melindungi petani dan lahan-lahan suburnya dan mencapai prioritas tersebut.
Ia menegaskan bahwa pangan dan energi menjamin masa depan dan keberlanjutan kita sebagai bangsa. Sudah waktunya kita menempatkan dan meletakkan isu pangan sebagai prioritas utama dan sebagai national interest.
“Sehingga dalam forum ini, sesuai wewenang Wakil Ketua DPR, saya akan segera membentuk Tim Ahli/Tim 7 yang akan bekerja selama 3-4 bulan, untuk melakukan penyelidikan, menemukan masalah utama dan mengajukan rekomendasi-rekomendasi untuk nantinya secara resmi akan kita serahkan kepada Presiden Jokowi,†ungkap Cak Imin.
Cak Imin memastikan tugasnya bukan hanya memantau kasus dan peristiwa, tetapi juga menilai trend yang sedang berlangsung, menilai hasil dan efektifitas kebijakan dan institusi dan juga memikirkan solusi-solusi kebijakan yang lebih relevan dan berdampak luas. Sebagai politisi, dia mengaku mendefinisikan politik sebagai penggunaan cara-cara sistematik untuk memajukan politik Kesejahteraan. Kata kuncinya, adalah sistematik dan kesejehteraan.
“Saya menilai pangan isu dan solusi kebijakan yang menyatukan kita semua. Apapun afiliasi politik dan pilihan kita dalam pemilu nanti, paling tidak kita semua sepakat atas 5 hal: Pertama. semua sepakat dan ingin harga harga pangan stabil- Pemerintah dan sektor swasta juga sepakat agar harga terjangkau dan stabil,†ujarnya.
Kedua, lanjut dia, semua setuju agar ketersediaan pangan dapat dijaga dan aman. Ketiga, kualitas dan keamanan pangan; Keempat, ketahanan sumberdaya alam seperti sumber air dan lahan agar produktivitas pangan terjamin dan berkelanjutan.
“Kelima, semua sepakat bahwa untuk menjadi negara maju, kekurangan pangan atau ketidakcukupan pangan harus diatasi,†pungkasnya.
Para ahli yang memberikan tanggapan menekankan pentingnya peran negara untuk lebih memberikan dukungan pada petani selaku produsen pangan utama.
Ekonom senior, Hendri Saparini, menegaskan pentingnya investasi pada infrastruktur dan fasilias pengawetan mau pun pengolahan hasil panen.
“Kita hanya punya 3 untuk negara sebesar indonesia,â€Â ujar Hendri.
Dukungan lebih kuat juga dibutuhkan untuk ditujukan kepada petani, ia melanjutkan. “Kita harus melibatkan petani dalam skema food estate misalnya sehingga tidak hanya dikuasai swasta.†kata Hendri lagi.
