Forumterkininews.id, Jakarta- Badan Akuntabilitas Publik DPD RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Pertahanan dan Kementerian ATR/BPN di Gedung B DPD RI, Senayan, Rabu (29/3).
Raker  kali ini sebagai tindak lanjut laporan dari Perkumpulan Warga Kavling Pangkalan Jati (PWKPJ). Terkait tanah Kavling TNI AL Hak Pakai menurut SKEP KASAL Nomor Skep/1879/IX/1976 1 September 1976 tentang Hak Pakai pedoman
untuk membangun bangunan dengan biaya sendiri.
PWKPJ Mengaku kaget dengan diterbitkannya peraturan KASAL Nomor 11 tanggal 19 Mei tahun 2021 yang  diantaranya memuat dicabutnya Skep/1879/IX/1976 1 September 1976.
Ditemui usai Raker, Ketua PWKPJ Mayjen (Purn) Sudarsono Kasdi mengatakan, hasil pertemuan tersebut cukup membahagiakan.
Dimana DPD katanya, akan bersurat kepada KSAL untuk menerima PWKPJ dan menyelesaikan masalah yang selama ini berlarut-larut.
“Nanti DPD akan bersurat dan menyampaikan hasil pertemuan saat ini kepada KSAL. Dan meminta mereka untuk menerima kami untuk beraudiensi serta menyelasikan masalah tanah Pangkalan Jati ini,” kata Sudarsono di Gedung DPD RI, Rabu (29/3).
Usai pertemuan tersebut ia pun berharap pihaknya bersama KSAL bisa langsung duduk bersama dan menyelesaikan masalah yang dinilainya berlarut-larut ini.
Lebih lanjut, ia mengatakan masalah ini sebetulnya sudah diketahui oleh Presiden dan diminta menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang ada.
“Presiden sudah paham dengan kasus ini. Dan arahan beliau adalah untuk penyelesaian masalah ini,” tutupnya.
Sementara Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letnan Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra kata Wibawanto membuka peluang tanah tersebut menjadi milik PWKPJ. Akan tetapi harus melalui prosedur hukum yang berlaku.
“Dari DPD, BMN perlu dijaga. Jadi mendukung kementerian pertahanan untuk menjaga BMN. Sementara dari Wamenham mengatakan kalau pun harus ditransfer, harus ditransfer dengan proses yang benar sesuai hukum dan UU yang berlaku,” paparnya.
