DPR Heran, Anggaran PDN Rp700 M Tapi Server Gampang Dibobol

FTNews- Kasus jebolnya Pusat Data Nasional (PDN) membuat pertanyaan banyak pihak. Pasalnya, anggaran pemeliharaan PDN diketahui mencapai Rp700 miliar. Dengan anggaran fantastis tersebut seharusnya pemeliharaan PDN terjamin keamanannya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni pun mengaku heran dengan peristiwa tersebut. Ia mendorong aparat penegak hukum (APH) memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan PDN.

“Patut ada dugaan tindak penyelewengan di sana, ada oknum-oknum tidak kompeten di PDN. Jadi saya kira, tidak ada salahnya bagi lembaga penegak hukum, seperti Polri, KPK, Kejagung, untuk mulai menyelidiki dugaan tersebut,” ujar Sahroni dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu (30/6).

Dengan dana sebesar itu, kata Sahroni, tak masuk akal kalau sampai datanya mudah kena bobol.

“Dana sebesar itu, masa iya proteksi sibernya mudah kena bobol dan tidak bisa di pulihkan. Kan, tidak masuk akal, terus ngapain aja mereka selama ini dengan dana sebesar itu?”tandasnya.

“Masa negara kita dibuat tidak berdaya seperti ini. Data sentral kena bobol dengan mudah. Sangat fatal dan memalukan,” sambungnya

Menurut Sahroni, harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Ia meminta para oknum untuk tak menghindar dengan mencari berbagai alasan.

“Harus ada yang bertanggung jawab atas insiden ini. Jangan cuma ngeles dengan seribu alasan tanpa adanya perbaikan,” ujar Sahroni.

Tak Bisa Pulih 

Sebagai informasi, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan siber sejak Kamis (21/6) dan belum pulih sepenuhnya hingga hari ini.

Tim Kemenkominfo, BSSN, Polri dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN, sudah berupaya mengembalikan data-data tersebut, tetapi tak berhasil.

Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN.

“Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6).

Sementara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi pun mengakui, bahwa pertahanan siber Indonesia masih tergolong rendah di banding dengan negara lain.

Budi mengungkapkan, berdasarkan data indeks pertahanan siber pada tahun 2022-2023, Indonesia menempati peringkat ke-20 dari 20 negara yang masuk dalam studi tersebut.