DPR Minta TNI Tanggung Jawab, Usai Gudang Amunisi Meledak

FTNews - Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid meminta agar TNI bertanggung jawab atas ledakan di gudang amunisi Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 07/155 GS Kodam Jaya TNI AD di Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu (30/3). "TNI AD harus bertanggung jawab mengganti kerugian jika ada kerugian di masyarakat akibat kejadian kebakaran itu," kata Meutya dalam videonya, dikutip Senin (1/4). Dalam video itu, ia juga menyinggung soal prosedural penyimpanan amunisi yang sudah tidak layak disimpan. "Apakah ada kesalahan prosedural penyimpanannya. Atau karena amunisi yang sudah tidak layak disimpan. Hal inilah yang harus diselidik sehinggi bisa diperbaiki," tandasnya. (Ledakan Gudang Peluru di Bekasi/ Dok: Istimewa) Ia pun mendasak pihak TNI segera mendalami penyebab terjadinya kebakaran yang bersumber dari ledakan tersebut. "Ini harus di dalami mengapa kajadian itu bisa terjadi. Mengapa ledakan itu bisa terjadi. Hal ini harus didalami TNI,"katanya.

Penyebab Ledakan

Menurutnya, kebakaran tersebut disebabkan karena amunisi yang sudah kadaluarsa di dalam gudang tersebut.

“Pemicu dari ledakan karena amunisi yang sudah kadaluarsa dan merupakan pengembalian dari berbagai satuan di wilayah Kodam Jaya,” kata Hasan, dalam keterangannya, pada Minggu (31/3).

Lebih lanjut, Hasan mengatakan bahwa ledakan juga disebabkan adanya gesekan dari amunisi yang terletak di dalam gudang. Pasalnya di dalam gudang tersebut tidak terdapat kelistrikan yang dapat menyebabkan ledakan.

Baca Juga: Edy Rahmayadi ke Ketua Umum PWI: Kembalikan Pers ke Hati Rakyat

“Di gudang itu juga tidak ada sistem listrik yang bisa menyebabkan ledakan. Tapi ledakan ini kemungkinan karena material amunisi yang bergesek atau labil yang menimbulkan ledakan,” ujar Hasan.

Kemudian Hasan memastikan bahwa prosedur maupun sistem pengamanan gudang peluru tersebut dipastikan aman.

“Sistem pergudangan amunisi di daerah kodam jaya ini sudah sangat aman karena lokasinya berada di bungker dan ada tanggul-tanggul yang mencegah efek ledakan ke arah samping,” ungkap Hasan.

Baca Juga: Jokowi: IKN Bukan Hanya untuk ASN