Forumterkininews.id, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai poros pembangunan IKN berupaya memastikan kelancaran proses pemindahan IKN. Sesuai wewenang yang diamanatkan, Kementerian ATR/BPN telah menyusun Rencana Tata Ruang (RTR). Melakukan skema pengadaan tanah, dan mengidentifikasi status kepemilikan tanah pada wilayah terkait.
“Secara garis besar, kita terus lakukan identifikasi status kepemilikan tanah melalui Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T),” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam keterangan rilis kepada Forumterkininews, Jakarta Jumat (8/4).
Sofyan A. Djalil menjelaskan, tanah di IKN Nusantara terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan; bagian kedua adalah Kawasan IKN Nusantara; dan bagian ketiga adalah Kawasan Pendukung.
Sebagai upaya mitigasi masalah, Kementerian ATR/BPN juga telah menyiapkan strategi untuk mencegah hadirnya spekulan di lahan IKN. Salah satunya dengan melakukan land freezing terhadap tanah yang ada di wilayah IKN. “Jangan sampai spekulan datang, membeli tanah sehingga tercipta harga tanah yang luar biasa,†ucap Sofyan A. Djalil.
Pada kesempatan yang sama, Kepala KSP, Moeldoko mengutarakan, pihaknya siap membantu Kementerian ATR/BPN dalam percepatan perwujudan IKN Nusantara. “KSP dapat membantu menjadi fasilitator dalam membantu percepatan penyelesaian konflik agraria, karena secara historis KSP memiliki legitimasi menangani hal tersebut,” ujar Moeldoko.
