Gedung DPRD hingga Fasum Dibakar, Biaya Perbaikan Akibat Demo Ricuh Hampir Rp 900 Miliar

Sejumlah fasilitas umum (fasum) dan pemerintahan rusak akibat demo ricuh di berbagai daerah di Indonesia beberapa hari terakhir ini. Tingkat kerusakan mulai dari ringan, sedang hingga berat.

Lantas berapa biaya perbaikan atas kerusakan tersebut? Dan darimanakah sumber dananya?

Terkait ini, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut perkiraan biaya perbaikan mencapai hampir Rp 900 miliar.

Baca Juga: Ricuh Demo Mahasiswa di Senayan, Kritik Tajam ke DPR hingga Polisi

Menteri PU Dody Hanggodo. [Dok. Kementerian PU]Estimasi biaya perbaikan itu sudah mencakup berbagai fasilitas di seluruh Indonesia. Termasuk gedung-gedung DPRD yang dibakar, gerbang tol, halte, dan lain-lain.

"Biayanya total seluruh Indonesia, kemarin kami hitung, hampir sekitar Rp 900 miliar," ucap Dody saat meninjau Gerbang Tol Pejompongan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Anggaran Darurat Kementerian PU

Baca Juga: Kericuhan Aksi Massa di Kediri Meluas, Gedung DPRD dan Bupati Dibakar

Gerbang Tol dibakar masas demo ricuh di Jakarta. [Dok. Jasa Marga]Adapun anggaran Rp 900 miliar untuk biaya perbaikan itu berasal dari anggaran darurat Kementerian Pekerjaan Umum.

"Arahannya Pak Presiden ini kondisi tanggap darurat bagi PU. Jadi ya kami pakai semua dana yang ada. Kalau kurang, baru kami akan ke Pak Presiden," jelas Dody.

Ada 19 provinsi yang fasilitas umum dan pemerintahannya rusak. Di antaranya Gedung DPRD di Makassar dan Gedung Negara Grahadi Surabaya yang merupakan cagar budaya.

"(Nilai kerugian akibat demo ricuh) Kira-kira yang paling besar itu Jawa Timur dan Makassar," ungkap Dody.

Pembakaran Fasilitas Pemerintahan dan Umum

Gelombang demo besar-besaran berlangsung di berbagai kota di Indonesia sejak Kamis (28/8/2025). Demo berujung ricuh.

Aksi pembakaran fasilitas umum pun terjadi di sejumlah wilayah seperti Jakarta, Jawa Timur, dan Makassar. Massa membakar gerbang tol, gedung pemerintahan, hingga cagar budaya.