Google Pecat 28 Karyawannya yang Mendukung Palestina

FTNews – Google melakukan kerja sama dengan Israel. Kontrak kerja tersebut bernama “Project Nimbus” yang bernilai $1,2 miliar atau sekitar Rp 19,4 triliun.

Oleh karena itu, sebanyak 28 karyawan Google berpartisipasi dalam sebuah aksi protes yang bernama “No Tech for Genocide Day of Action”.

Dalam aksi tersebut, mereka melakukan aksi dengan duduk dan berdiam diri selama 10 jam di kantor Google di New York dan Sunnyvale, California.

Melansir New York Post, Google memutus kontrak para pengikut aksi tersebut setelah melakukan investigasi internal pada hari Rabu (17/4). Hal ini berdasarkan sebuah memo yang berasal dari Wakil Presiden Keamanan Global Google, Chris Rackow.

“Mereka mengambil alih ruang kantor, merusak properti kami, dan secara fisik menghalangi pekerjaan Googler lainnya,” tulis Rackow dalam memo yang New York Post dapatkan.

“Perilaku mereka tidak dapat diterima, sangat mengganggu, dan membuat rekan kerja merasa terancam,” lanjutnya.

Lalu, ia menambahkan bahwa Google tidak mentoleransi sikap yang para karyawannya lakukan. Selain itu, ia mengatakan bahwa mereka melanggar berbagai macam aturan yang terikat pada karyawan-karyawan.

Pelanggaran tersebut merupakan usikan, diskriminasi, pembangkangan, standar perilaku, dan masalah di tempat kerja.

Google menanggapi permasalah seperti ini secara serius dan akan terus menghukum para karyawannya yang melanggar peraturan tersebut.

Grup No Tech For Apartheid

Para karyawan Google yang dipecat, tergabung ke dalam sebuah grup yang bernama No Tech For Apartheid. Grup ini sangat vokal dalam mengkritisi tindakan Google dalam perang yang terjadi di Palestina-Israel.

Mereka mengunggah beberapa video dan siaran langsung protes yang mereka lakukan melalui media sosial X. Termasuk, saat para karyawan menerima peringatan terakhir, yang berujung dengan penangkapan oleh polisi lokal.

Mereka memprotes dan menuntut Google untuk keluar dari “Project Nimbus” milik Israel ini. Melalui proyek ini, Google memberikan akses kepada Israel untuk cloud-computing dan layanan artificial intelligence (AI) untuk keperluan militer dan pemerintahan.

Yang mengkhawatirkan, teknologi ini dapat menjadi senjata bagi Israel untuk meneruskan invasinya di Palestina.