Hore, Pekan Depan Prabowo Bakal Hapus Utang 67 Ribu UMKM Sebesar Rp 2,5 T

Kabar baik menyapa para pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Pasalnya, mulai pekan depan Presiden RI, Prabowo Subianto akan meluncurkan program hapus tagihan utang 67.000 UMKM.

Rencananya bakal hadir 3.000 penerima manfaat dalam peluncuran program pemutihan utang UMKM tersebut.

Baca Juga: Rincian Angsuran KUR BRI 2025 Pinjaman Rp 85 Juta, Cicilan Mulai dari Rp 61 Ribu per Hari

"Tadi dibicarakan Pak Presiden, minggu kedua bulan Januari atau minggu depan, kita akan launching dan ada 3.000-an yang kita undang mendapatkan hapus tagihan," ungkap Menteri UMKM Maman Abdurrahman usai rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Jumat (3/12/2024) kemarin.

"Lagi kita bicarakan nanti teknisnya. Insya Allah Pak Presiden hadir, intinya nunggu jadwal Presiden aja," ujarnya melanjutkan.

Maman juga menerangkan jika utang yang dihapus adalah utang macet yang sudah masuk tahap hapus buku.

Baca Juga: Yenny Wahid: Saya Berharap Pendamping Prabowo Anak Muda

Masih menurut Maman ada 1 juta pengusaha UMKM di Indonesia yang telah melewati tahap hapus buku.

"Yang sudah dihapus buku ada 1 jutaan pengusaha UMKM yang tersebar di seluruh indonesia. untuk masuk ke hapus tagih sampai hari ini potensinya kita bisa 67.000-an. Target kita memang semua 1 juta itu mau dihapustagihkan juga," katanya.

Prabowo hapus utang 67 ribu UMKM. [instagram]

Maman menuturkan nominal utang 67.000 UMKM yang akan dihapus mencapai Rp2,5 triliun. Dia menyampaikan program ini dapat membebaskan para pelaku UMKM yang selama ini terlilit utang.

"Semoga semua bisa putih lagi dan bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan lagi. Kurang lebih Rp2,4-Rp2,5 triliun. Itu 67 ribu ekuivalen dengan Rp2,5 triliun, kalau yang 1 jutaan itu kurang lebih 14 sekian triliun," terang Maman.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menghapus piutang macet pelaku usaha kecil mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, hingga nelayan.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 yang diteken Prabowo pada Selasa (5/11/2024).

Keputusan diambil usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, khususnya dari kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia.

Prabowo berharap penghapusan piutang tersebut dapat membantu para nelayan dan pelaku UMKM sehingga dapat meneruskan usahanya kembali.***