IKN Jadi Percontohan “Zero Stunting”

FTNews – Indonesia belum lepas dari masalah stunting atau tengkes. Kondisi gangguan pertumbuhan anak. Ibu Kota Nusantara (IKN) pun akan menjadi lokasi percontohan mewujudkan IKN zero stunting di Indonesia.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berancana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi percontohan untuk tidak melahirkan stunting baru. Atau IKN zero stunting. Untuk itu kualitas SDM wajib menjadi perhatian utama pemerintah.

Hal itu ia sampaikan pada acara penandatanganan kesepahaman bersama antara BKKBN dan Otorita IKN di Balikpapan, Jumat (9/5).

“Saya sudah sampaikan kepada pemerintah daerah setempat. Bahwa caranya tidak sulit. Ketika penduduk jumlahnya 200 ribu. Itu setiap 1.000 penduduk yang ada di sekitar IKN hanya akan melahirkan sekitar 16 orang setiap tahunnya,” katanya.

Maka kalau 200 ribu ya tugasnya mencegah kelahiran stunting pada 3.200 orang. Sehingga zero stunting.

Dokter Hasto mengatakan BKKBN siap mendukung IKN dengan data keluarga by name by address yang ada di kawasan IKN. Data tersebut terdiri secara rinci termasuk risiko stuntingnya.

“Kami punya tim pendamping keluarga di sekitar IKN. Merekalah yang setiap hari mencatat siapa yang menikah, hamil dan melahirkan,” imbuhnya dalam @bkkbnofficial.

Menurutnya, kalau per tahun ada 3.200 ibu hamil. Maka kira-kira sebulan ada 250 ibu hamil, per harinya tidak sampai 10 yang melahirkan di IKN.

Ia menegaskan penting setiap calon pengantin melakukan skrining sebelum menikah. Wajib memeriksakan status kesehatannya.

Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo (kiri) dan Kepala OIKN Bambang Susantono (kanan) pada saat penandatanganan nota kesepahaman antara BKKBN dan OIKN terkait percepatan penurunan stunting di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (10/5). Foto: Antara

Zero Stunting

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono berharap akan kesepahaman ini menjadi langkah nyata mewujudkan masyarakat Nusantara atau IKN zero stunting.

Bambang kembali berharap BKKBN membersamai Otorita IKN dengan dukungan data yang lengkap untuk trace perkembangan daerah maupun keluarga yang berpotensi stunting.

“No one left behind, kita ingin memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal,” ucapnya.

BACA JUGA:   Lapangan Upacara Belum Rampung, HUT RI di IKN Tetap Jadi?

Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mencatat prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di 2022.

Presiden Joko Widodo juga pernah menyebut, stunting bukan hanya urusan tinggi badan tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar. Keterbelakangan mental, dan yang ketiga munculnya penyakit-penyakit kronis.

Oleh karena itu pemerintah menargetkan penurunan kasus stunting bisa lebih tajam lagi. Sehingga target penurunan stunting di angka 14% di 2024 dapat tercapai.

Secara jumlah yang paling banyak penurunan angka stunting adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.

Artikel Terkait