FTNews – Menjelang World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024, isu pariwisata menjadi sorotan bagi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. Oleh sebab itu, ia mengundang para pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) untuk berdiskusi.
Menparekraf mengajak para stakeholder tersebut untuk membahas isu terkini, juga menghadirkan penyelesaian terkait permasalahan tersebut. Hal ini untuk memastikan pariwisata di Bali semakin berkualitas dan berkelanjutan.
“Kami (Kemenparekraf) menyiapkan focus group discussion untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan terkini maupun juga langkah-langkah ke depan. Memanfaatkan posisi Bali sebagai destinasi unggulan. Termasuk juga menjaga budaya dan taksu Bali ini tidak (boleh) kita tinggalkan,” ungkap Menparekraf Sandiaga dalam acara “FGD Stakeholders Pariwisata Bali” di Poltekpar Bali, Kamis (16/5).
Isu-isu Mencoreng
Belakangan ini, sejumlah isu pariwisata di Bali mencuat di permukaan media sosial, yang juga mengundang banyak perhatian masyarakat Indonesia. Tidak hanya meresahkan masyarakat setempat, namun juga mencoreng budaya dan adat istiadat Bali, serta Indonesia. Hal tersebut juga dapat mencoreng nama Bali di World Water Forum yang segera berlangsung.
Mulai dari seorang WNA asal Jerman menyusup ke dalam acara pertunjukan di Bali dengan kondisi telanjang, hingga WNA-WNA yang membuat onar pada Hari Raya Nyepi. Melihat kondisi yang seperti ini, Sandiaga tidak ingin tinggal diam saja.
“Kita sepakat bahwa ekosistem pariwisata kita harus diperkuat. Ke depan bersama industri kami akan meningkatkan pengawasan, termasuk juga melibatkan bendesa juga desa-desa wisata, masyarakat sekitar, sehingga kita bisa saling mengawasi. Itu yang kita harapkan,” jelasnya.Â
Selain itu, juga terdapat isu terkait pelanggaran-pelanggaran keimigrasian dan kriminalitas. Seperti, dua warga negara Ukraina dan seorang warga Rusia yang membangun laboratorium ganja hidroponik dan mephedrone. Ketiga WNA tersebut telah ditangkap oleh pihak kepolisian Bali.
“Ini yang kita harapkan dapat ditindak tegas, karena pariwisata yang berkualitas ini kita tidak boleh ragu-ragu. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan secara makro maupun mikro yang bisa kita upayakan. Untuk mengirim pesan yang jelas kepada dunia, bahwa kita tidak akan mentolerir aktivitas kriminalitas yang ada di wilayah destinasi wisata unggulan dunia ini,” jelas mantan Wakil Gubernur Jakarta tersebut.
Menyusun Panduan Komunikasi Krisis
Dalam menghadapi permasalahan ini, Kemenparekraf sudah menyusun sebuah manajemen komunikasi krisis untuk memitigasi hal-hal tersebut. Hal tersebut adalah upaya yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan.
Sehingga dapat membantu mencegah atau mengurangi dampak negatif ketika krisis kepariwisataan terjadi. Serta, membantu para pemangku kepentingan parekraf dapat mengambil keputusan dalam menghadapi krisis yang terjadi.
Melalui Biro Komunikasi Kemenparekraf, mereka juga melahirkan panduan komunikasi krisis. Panduan ini berguna untuk mencegah, merespon, dan memulihkan kondisi kepariwisataan dengan komunikasi.Â
“Per hari ini angka pertumbuhan wisatawan (di Bali) meningkat. Tapi kita harus pastikan jangan sampai aspek-aspek kualitas dan keberlanjutannya ini tertinggal,” ujar Menparekraf.Â
