Forumterkininews.id, Jakarta – Johnny G Plate (JGP) bersedia menjadi justice collaborator (JC). Dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) di Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Dengan begitu, tersangka Johnny Plate harus membongkar siapa saja pihak yang diduga terlibat dan
“Pada prinsipnya Pak JGP bersedia menjadi JC,” ucap kuasa hukum JGP, Achmad Cholihin dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/6).
Dikatakan Achmad Cholihin, setiap tersangka pasti menginginkan posisi JC. Bukan hanya dalam hal perkara ini, tetapi perkara lainnya. Dan JGP juga mempunyai hak untuk mengajukan JC apabila dalam penyidikan itu sangat membantu para penyidik tindak pidana khusus Kejagung dalam mengungkap perkara ini dengan seterang-terangnya.
“Siapapun tidak akan menolak (JC) karena reward-nya besar. Makanya, kalau dibilang mau, pasti mau,” ujar dia.
Tetapi, untuk menjadi JC dalam perkara korupsi itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya bukan pelaku utama. Setelah itu, hakim yang akan menilai apakah layak menjadi JC atau tidak.
“Biarkan hakim yang memutuskan apakah diterima atau ditolak,” ujar Achmad.
Kesediaan JGP menjadi JC, sesuai dengan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem. Yang menginginkan agar kasus dugaan korupsi BTS ini dibuka seluas-luasnya. Serta diungkap siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus ini.
“Biar kasusnya jelas. Hal itu amini oleh pihak keluarga JGP, karena memang keluarga menginginkan adanya keterbukaan,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Achmad, JGP juga akan membeberkan siapa saja pihak yang paling bertanggungjawab dalam dugaan kasus korupsi sebesar 8,3 trilliun ini.
Sesuai dengan Keputusan Kominfo, pembangunan BTS ini sudah didelegasikan dan diserahkan kepada Badan Layanan Umum (BLU) BAKTI Kominfo.
Termasuk, sudah ditunjuk siapa pengguna anggarannya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)-nya, serta bendaharanya.
Karena itu, BLU BAKTI mempersiapkan semuanya, termasuk menyiapkan teknisnya bagaimana, lalu, siapa tender-tender yang akan menjalankan program. Kemudian, sistemnya bagaimana.
“Apakah tanah yang akan dibangun sudah dibebaskan atau tanahnya tidak ada konflik, anggarannya berapa, jumlah BTS-nya yang dibangun berapa, yang tahu mereka. Yang mengetahui adalah Dirjen BAKTI,” bebernya.
Termasuk nama-nama yang beredar di publik? Menurut Achmad, mengenai nama-nama yang beredar luas di publik dan media sosial, sebenarnya yang paling mengetahui adalah Direktur Utama BAKTI, karena pada saat itu sebagai kuasa pengguna anggaran.
“Pak Anang (Anang Achmad Latif) yang lebih mengetahui hal itu,” ujarnya.
