FT News – Presiden Joko Widodo atau Jokowi, memastikan dirinya batal menghadiri penutupan PON XXI 2024 di Stadion Utama Sumatera Utara (Sumut), pada Jumat (20/9/2024) malam ini.
Jokowi menyampaikan hal ini usai mengunjungi Pasar Dukuh Kupang Surabaya.
Ia mengatakan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang akan menghadiri penutupan PON XXI.
“Oh yang hadir Pak Menko,” katanya, Jumat 20 September 2024.
Lantas, apa sebab Presiden Jokowi urung menghadiri penutupan PON XXI Aceh-Sumut 2024?
Jokowi menjelaskan kalau dirinya batal datang dalam penutupan PON XXI Aceh-Sumut karena menghadiri undangan pernikahan Yusuf Mannagalli, putra ketiga dari Gubernur Jawa Timur 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa.
“Karena ada anu di sini ke (acara pernikahan anak) Bu Khofifah,” tukasnya.
Menko PMK Muhadjir Effendy akan menutup ajang pesta olahraga nasional tersebut, Jumat malam ini.
Menpora Dito Ariotedjo menyampaikan penutupan PON Aceh-Sumut nantinya akan lebih banyak acara festival pertunjukan untuk meredakan ketegangan selama perhelatan ini berlangsung.
“Ya akan banyak festival, karena kita ingin bagaimana mengguyupkan antara panitia, pengunjung, masyarakat, atlet, serta ofisial yang mana mungkin banyak ketegangan selama dua minggu belakangan ini,” kata Menpora Dito.
PON Aceh-Sumut Dinilai Amburadul
PON XXI Aceh-Sumut 2024 mendapatkan sorotan tajam dari publik, sebab pelaksanaannya dinilai amburadul.
Mulai dari kondisi venue yang bocor, akses jalan menuju venue yang kupak-kapik hingga makanan atlet.
Atas kondisi ini, Menpora Dito Ariotedjo mengerahkan Satgas untuk mengusut venue pelaksanaan PON Aceh-Sumut XXI 2024 amburadul dan kacau.
Menpora mengaku sudah mengetahui betapa kacaunya pelaksanaan POIN. Oleh karena itu ia akan berkoordinasi dengan Satgas PON Nomor 24 tahun 2024 untuk mengusut persoalan itu.
Selain Satgas yang diketuai oleh Wakil Jaksa Agung, Menpora juga menggandeng Bareskrim Polri untuk mengusut persoalan PON XXI Aceh-Sumut ini.
“Kami sudah melaporkan dan juga koordinasi ke Kejaksaan Agung di Jarmintel dan juga Bareskrim Polri untuk menelusuri dan memastikan ini yang namanya pengerjaan harus sesuai spek dan 100 persen,” tegasnya.
Menurutnya, semua harus ada domain dan aturan. Oleh karena itu, pihaknya akan melihat apakah pembangunannya sesuai kontrak dan spek juga harus sesuai.
“Keluhan-keluhan yang memang berdampaknya masif pastinya akan kita tindak tegas,” sambungnya.
Salah satu yang langsung mendapat perhatian adalah venue dari cabang olahraga bola voli. Ia mengatakan, permasalahan akses yang kemudian viral di sosial media itu sudah dikoordinasikan agar segera diselesaikan.
“Terkait venue volly, kami langsung bersama PUPR mencari solusi langsung dibangun, langsung dipercepat prosesnya dan karena hal ini ada beberapa keluhan masyarakat,” tegasnya.
