Forumterkininews.id, Palu – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma’ruf Amin dalam kunjungan kerja sekaligus meninjau progres pembangunan hunian tetap (huntap) pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kunjungan tersebut, Wapres RI bersama Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura memimpin Rapat.
Rapat ini membahas solusi penanggulangan berbagai tantangan yang dihadapi terkait pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi Warga Terdampak Bencana (WTB). Kemudian, pemerintah bergerak cepat untuk membangun pemukiman bagi para WTB.
Sebelumnya, pada tanggal 28 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 369/516/DIS.BMPR-Q.ST/2018 telah ditetapkan lokasi huntap di Kota Palu seluas 560,93 hektare dan Kab. Sigi seluas 362 Ha.
Kemudian tanggal 23 Desember 2019, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulteng menyerahkan lahan huntap seluas 250,61 Ha kepada Kementerian PUPR.
Berdasarkan peraturan tersebut, dilakukan pembangunan Huntap Tondo I dengan luas lahan 45 hektare. Pembangunan huntap di area ini telah direalisasikan 100% dengan kapasitas 1.611 unit. Selanjutnya, untuk Huntap Tondo II dengan luas lahan 65,30 Ha yang direncanakan akan dibangun 1.102 unit belum dapat direalisasikan
Lebih lanjut Wamen ATR/Waka BPN mengatakan, hambatan-hambatan yang ada pada pembangunan huntap khususnya dan pembangunan Sulteng dapat diselesaikan.
“Pada umumnya hambatan ini dapat diselesaikan dengan cepat dan meminimalisir terjadinya masalah lain di kemudian hari, kita dapat menyelesaikan masalah bersama dan kawal secara efektif, agar apa yang diharapkan masyarakat bisa terwujud,” tuturnya.
Kemudian, dalam kesempatan tersebut, dilakukan juga penyerahan sertipikat tanah oleh Wapres kepada tiga orang perwakilan masyarakat terdampak bencana warga huntap.
Hadir pula dalam rapat tersebut, Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura; Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto; Wamen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetipo; serta Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Embun Sari.
