Forumterkininews.id, Jakarta - Terdakwa mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Mardani H Maming minta dibebaskan dari segala tuntutan jaksa. Baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua. Hal ini disampaikan saat dirinya membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Rabu, (25/1).

"Kami mohon agar kiranya majelis hakim dengan segala kebijaksanaan dan kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan bebas. Kemudian merehabilitasi nama baik terdakwa serta mengembalikan semua hak, harkat dan martabat terdakwa seperti semula," kata Abdul Qodir, penasihat hukum Mardani H Maming.

Menurut dia, tuntutan jaksa tidak sesuai dengan fakta persidangan yang dengan jelas dan terang menunjukkan terdakwa tidak bersalah.

Adapun SK Peralihan IUP sah secara hukum karena SK Bupati No 296/2011 juga ditembuskan kepada Menteri ESDM dan jajarannya. Juga kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan jajarannya.

Bahkan SK tersebut mendapatkan status Clean and Clear (CnC) sebagaimana diumumkan dalam pengumuman CnC Tahap III di nomor urut 169. Kemudian diperpanjang berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.48/265/DPMPTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara kepada PT Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 21 April 2017.

Berkaitan penerimaan sejumlah uang yang diterima PT TPS maupun PT PAR dari PT PCN bukan sebagai penerimaan hadiah yang berkaitan dengan penandatanganan SK Bupati No 296/2011. Melainkan hasil dari hubungan bisnis atau keperdataan murni berkaitan kerja sama pengelolaan pelabuhan PT ATU tahun 2012 hingga 2016.

Bayar Pajak dari Uang Dugaan Suap

Berkait terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penyuapan yang berperan sebagai penerima suap, ditegaskan Qodir hanya orang naif saja yang melakukan pidana penyuapan dengan cara menagih melalui skema perbankan. Kemudian dicatat dalam pembukuan keuangan dan membayar pajak yang timbul dari tagihan tersebut. Selanjutnya menyerahkan dokumen transaksi kepada pihak yang menuduhnya.

"Boleh dibandingkan dengan ratusan perkara pidana suap, dimana pola atau modusnya bayar tunai dan langsung agar tidak terendus aparat hukum," ujarnya pula.

Ironisnya lagi, kata dia lagi, almarhum Henry Soetio selaku pemilik PT PCN yang didudukkan perannya sebagai pemberi suap tidak dapat diminta keterangannya baik sebagai saksi atau tersangka karena telah meninggal dunia pada 19 Juli 2021.

Sementara Mardani yang juga diberikan kesempatan menyampaikan pembelaannya secara pribadi. Kepada Majelis Hakim dirinya mengaku telah mengikhtiarkan untuk meyakinkan majelis hakim. Dimana sesungguhnya tuduhan kejahatan yang dialamatkan kepadanya tidak benar.

"Saya sungguh tidak memohon apa pun, selain keadilan yang menjadi hak saya. Mudah-mudahan putusan majelis hakim menjadi jawaban atas rangkaian doa yang senantiasa dilangitkan oleh ibunda tercinta," ujarnya pula.

Sedangkan JPU KPK yang dipimpin Budhi Sarumpaet menyatakan tetap pada tuntutannya, setelah diberikan kesempatan majelis hakim menanggapi.

Sidang berikutnya dengan agenda putusan dijadwalkan pada Jumat (10/2) mendatang. Pada sidang sebelumnya, JPU KPK menuntut Mardani H Maming pidana penjara 10 tahun enam bulan. Terdakwa juga didenda Rp700 juta subsider kurungan pidana pengganti delapan bulan.