Forumterkininews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempelajari tudingan soal kontraktor titipan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Dalam penyelidikan kasus suap proyek pembangunan maupun peningkatan jalur kereta api di sejumlah daerah.

"Tentu kami pastikan akan dalami lebih lanjut fakta sidang tersebut oleh Tim Jaksa KPK. Maupun pada proses penyidikan yang saat ini masih terus kami selesaikan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (4/8).

Ali menerangkan saat ini Tim Penyidik KPK masih menganalisa keterangan Budi Karya saat yang bersangkutan diperiksa lembaga antirasuah sebagai saksi kasus dugaan korupsi di DJKA.

Menhub Budi Karya diperiksa Penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus tersebut. Diperiksa selama sekitar 10 jam di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu (26/7).

"Sejauh ini yang bersangkutan sudah diperiksa sebagai saksi oleh Tim Penyidik KPK beberapa waktu lalu. Kami selanjutnya masih analisis hasil pemeriksaan dimaksud," ujarnya.

Untuk diketahui, sidang dugaan suap pejabat DJKA berlanysung di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Kamis (3/8), Harno Trimadi mengatakan arahan tentang adanya dugaan kontraktor titipan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perhubungan (Menhub).

Beberapa kontraktor titipan tersebut,antara lain untuk pelaksana proyek peningkatan jalur KA Lampegan-Cianjur. Mereka terbagi dalam empat paket.

"Disampaikan sudah ada yang dipastikan ikut di dua paket, yakni anggota DPR dan Pak Wahyu," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi tersebut.

Kontraktor lain yang diduga menjadi titipan Menhub, kata dia, yakni seorang pengusaha bernama Billy Haryanto alias Billy Beras.

Billy beras, kata Harno, ikut dalam lelang paket pekerjaan jalur ganda KA "elevated" antara Solo Balapan-Kadipiro KM 104+900 s.d. KM 106+900 (JGSS 4).

Satu lagi nama yang disebut Harno, yakni Ibnu yang dijelaskan diduga sebagai teman dekat Menhub Budi Karya.

Saksi juga menyebut adanya jatah pekerjaan infrastruktur perkeretaapian untuk anggota DPR dari Komisi V yang merupakan mitra Kementerian Perhubungan.