Forumterkininews.id, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) TNI Moeldoko ikut bicara terkait penangkapan perempuan berjilbab yang kedapatan membawa senjata api jenis FN.

Dirinya mengatakan perempuan bersenjata api jenis FN yang mengacungkan senjata kepada anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di depan Istana Merdeka bergerak secara individu. Tidak terorganisir.

“Individu. Sementara ini individu,” kata Moeldoko di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Moeldoko mengatakan perempuan tersebut membawa senjata rakitan dengan selongsong tanpa proyektil. Motif, modus dan tujuan perempuan tersebut, kata Moeldoko, sedang didalami aparat.

“Sedang didalami, bahwa yang bersangkutan sepertinya identitas-nya berbeda. Berikutnya, memang akan dicek lagi oleh psikolog nanti seperti apa ya,” kata Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu mengatakan keberhasilan petugas meringkus perempuan bersenjata itu menunjukkan aparat memiliki kesigapan tinggi.

“Berikutnya ini juga bagian dari awareness (kesadaran) kita kepada masyarakat bahwa hal-hal seperti ini ternyata jangan diabaikan. Kita harus waspada,” kata dia.

Berdasarkan kronologi yang diterima dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), kejadian tersebut bermula Selasa pagi. Saat itu seorang perempuan berumur sekitar 30 tahun terpantau bergerak menuju ke pembatas jalan raya Istana Merdeka.

Pada saat bersamaan, anggota Paspampres Prajurit Dua (Prada) Angga Prayoga, yang sedang berjaga di dalam pos Istana Merdeka, melihat gerakan yang mencurigakan dari perempuan tersebut. Dari pembatas jalan, perempuan tersebut terlihat menuju area pagar istana yang merupakan zona "Ring 1" Paspampres.

Prada Angga Prayoga kemudian melihat perempuan tersebut mengeluarkan senjata api dan langsung menodongkan ke arahnya, sehingga Angga yang dibantu Prajurit Satu Gede Yuda meringkus perempuan itu dan merebut senjata api yang dia bawa.

Atas kesigapan dua personel Paspampres, perempuan itu diringkus dan diserahkan kepada polisi yang berada di Pos Gatur. Untuk selanjutnya dilakukan proses hukum lebih lanjut.