Forumterkininews.id, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan pihaknya siap membantu Polri untuk mengautopsi ulang jenazah Brigadir Nopryansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

"Jadi saya, TNI, siap membantu," kata Andika di Mako Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (22/7).

TNI memiliki tiga rumah sakit kelas A. Serta berbagai rumah sakit kelas di bawahnya yang tersebar di sejumlah daerah. Dengan potensi tersebut, kata dia, TNI siap membantu ekshumasi jenazah Brigadir J.

TNI akan menyiapkan rumah sakit, tim dokter senior, hingga peralatan medis terbaik yang dibutuhkan untuk ekshumasi tersebut.

"Kami pasti hadirkan dokter-dokter maupun semua perangkat medis yang diperlukan, yang terbaik, karena ini adalah misi kemanusiaan," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) itu.

Namun demikian, lanjut Andika, pihaknya hingga kini belum menerima secara resmi permintaan terkait hal tersebut, baik dari keluarga Brigadir J maupun pihak kepolisian.

Jika memang nantinya TNI dimintai bantuan terkait hal tersebut, kata Andika, maka pihaknya akan mengawasi langsung objektivitas proses tersebut. Baik dari pemilihan rumah sakit maupun tim dokter yang akan dilibatkan untuk membantu.

Jenderal TNI Andika menegaskan akan memastikan proses tersebut tidak diintervensi oleh siapa pun.

"Sehingga mereka bisa memberikan penilaian maupun misalnya sumbangsih dari segi keilmuan itu lebih maksimal. Dan yang penting memang terkendali. Dalam arti tidak ada intervensi sedikit pun. Sehingga mereka bisa memberikan opini yang benar-benar obyektif," jelasnya.

TNI Angkatan Laut (AL) sendiri sudah menegaskan kesiapan untuk melakukan autopsi ulang jenazah Brigadir J.

"TNI AL memiliki kemampuan melakukan autopsi yang dilaksanakan oleh dokter dengan kemampuan autopsi dari Rumah Sakit TNI Angkatan Laut (RSAL)," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksma TNI Julius Widjojono.

Selain bertugas sebagai tim kesehatan, TNI AL juga melaksanakan tugas di luar dari TNI AL.

"Jika ada permintaan untuk bantuan dan barang tentu hal itu memerlukan keputusan dari Panglima TNI sebagai pengguna kekuatan TNI," ujarnya.