FTNews- Dianggap sering offside dalam hal pelayanan, dan baru ditangani setelah viral di sosial media, pemerintah diminta mengevaluasi kinerja Bea Cukai.

“Saya kira ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Khususnya menteri keuangan dan menteri perdagangan,” ujar anggota Komisi III DPR Supriansa, dalam keterangannya, Kamis (2/5).

Menurutnya, kementerian terkait perlu duduk bersama Bea Cukai untuk mengevaluasi kinerjanya sebagaimana yang masyarakat keluhkan.

“Sebaiknya mereka harus duduk bersama untuk membicarakan hal-hal yang lebih teknis. Agar masyarakat kita tidak merasa dirugikan,” ucapnya.

Supriansa mengatakan, perlu ada perbaikan aturan mainnya. Agar tidak banyak merugikan masyarakat.

“Saya kira Bea Cukai hanya melaksanakan aturan. Oleh karena itu yang perlu ada perbaikan manakala ada yang tersurat di dalam aturan itu,” tutupnya.

Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)  tengah ramai mendapat kritik tajam akhir-akhir ini.

Beberapa kasus yang viral seperti curhatan seorang pria bernama Radhika Althaf. Ia membeli sepatu seharga Rp10 juta dari luar negeri namun harus kena bea masuk lebih dari Rp30 juta.

Kasus lainnya yakni barang hibah untuk Sekolah Luar Biasa atau SLB-A Pembina Tingkat Nasional Jakarta. Barang berupa alat belajar siswa tunanetra bernama taptilo itu dikirim dari Korea Selatan.

Barang itu tiba di Indonesia sejak 18 Desember 2022, tetapi DJBC malah meminta pihak sekolah melengkapi sejumlah dokumen. Bahkan harus membayar ratusan juta untuk menebus barang tersebut.