Forumterkininews.id, Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan Indonesia satu-satunya negara G20 yang belum bergabung di organisasi anti pencucian uang, Financial Action Task Force (FATF).
“Indonesia harus memperoleh penilaian yang baik dalam MER (Mutual Evaluation Review) FATF sebagai syarat agar bisa menjadi anggota FATF. Indonesia satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota FATF,” katanya dalam webinar yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu (23/2).
Dia menjelaskan, status keanggotaan Indonesia di organisasi anti pencucian uang itu baru sebatas sebagai observer. Indonesia belum bisa bergabung ke dalam FATF lantaran belum menyelesaikan seluruh rekomendasi organisasi tersebut.
“Kesuksesan Indonesia di dalam MER FATF membutuhkan peningkatan kepatuhan Indonesia terhadap rekomendasi FATF. Kepatuhan ini meliputi berbagai bidang dalam program anti pencucian uang. Serta pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT). Termasuk pada perkembangan teknologi baru,” tuturnya.
Mahfud berharap pemahaman dan kesiapan Indonesia meningkatkan kepatuhan rekomendasi FATF ditingkatkan. Khususnya pada immediate outcomes 3 dan rekomendasi 15 tentang bagaimana lembaga pengawas dan pengatur (LPP). Di dalamnya termasuk OJK, dalam hal ini dapat meningkatkan kepatuhan penyedia jasa keuangan (PJK). Sertapenyedia aset virtual pada persyaratan APU PPT berbasis risiko.
“APU PPT tahun 2021, FATF menyatakan komitmennya untuk mendukung perkembangan teknologi baru. Juga memastikan penerapan program APU PPT tetap relevan dan efektif. Sejalan dengan percepatan transformasi digital,” lanjut Mahfud.
Dia menjelaskan, Indonesia telah memperbaharui penilaian risiko APU PPT dalam dokumen penilaian risiko nasional (national risk assessment/NRA) tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) yang holistik pada 2021.
“Indonesia juga telah memperkuat kerja sama nasional untuk meningkatkan efektivitas program APU PPT melalui penetapan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT,” paparnya.
