Forumterkininews.id, Jakarta – Koordinasi dan konsolidasi terus dilakukan Kementerian ATR/BPN dengan sejumlah kementerian/lembaga dalam rangka penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia.
Hal itu dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyusul arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang di antaranya meminta percepatan sertipikasi tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, serta menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia.
Terkait itu Menteri ATR/Kepala BPN melanjutkan langkah koordinasinya dengan melakukan pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko pada Jumat (8/7).
Pertemuan dilakukan sebagai langkah percepatan penyelesaian konflik agraria yang terkait dengan aset BUMN, salah satunya yaitu PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian BUMN dan KSP menyusun strategi terkait dengan skema penyelesaian sengketa dan konflik.
Diharapkan perlahan persoalan tanah tersebut bisa dicarikan solusinya secara bersama tanpa merugikan pihak mana pun. “Dalam hal ini, saya melakukan pendalaman dengan konsolidasi antar kementerian/lembaga yaitu dengan BUMN dan KSP,” ujar Hadi Tjahjanto.
“Harapannya kedua pertemuan tersebut akan membuahkan solusi bagi semua pihak, kesejahteraan masyarakat tercipta dan aset BUMN tetap terjaga,” tambahnya.
Salah satu upaya dalam menghindari terjadinya sengketa dan konflik pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN mengutarakan kepada Menteri BUMN agar dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menjaga asetnya di lapangan. “Penjagaan aset bisa dengan bekerja sama dengan Polri dan aparat penegak hukum,” tutur Hadi yang dalam dalam pertemuan ini didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati.
