FT News – Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.
Putusan ini lahir dari permohonan Partai Buruh dan Gelora. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” ucap Ketua MK, Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada Selasa (20/08/2024).
Dalam putusan itu, MK memutuskan bahwa ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pemilihan Legislatif DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.
Dalam putusan terbaru, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen atau perseorangan atau non partai. Sebagaimana diatur pada Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.
Kini, pencalonan Gubernur Jakarta yang menuai banyak polemik karena adanya banyak partai yang mendukung satu calon dapat berubah.
Dengan adanya putusan MK terbaru ini, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memiliki harapan untuk diusung.
Pada aturan sebelumnya, Anies Baswedan kehabisan partai politik dengan perolehan suara 20 persen. Dengan adanya putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pemilihan legislatif sebelumnya.
Selain itu, PDI-P yang juga tidak bisa mengusung siapa pun karena tidak terpenuhinya ambang batas 20 persen, kini bisa melaju sendiri.
Diketahui, saat ini PDIP merupakan satu-satunya partai politik di DKI Jakarta yang belum mendeklarasikan calon Gubernur yang akan diusung.
PDIP di Jakarta hanya memperoleh 850.174 atau 14.01 persen suara pada pemilihan legislatif DPRD DKI Jakarta 2024.
Berikut adalah hasil putusan MK terbaru terkait ambang batas pada Pemilihan Kepala Daerah serentak yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang :
- Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai 2 juta jiwa harus didukung partai politik/gabungan partai politik dengan perolehan suara paling sedikit 10 persen.
- Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap 2 sampai 6 juta jiwa harus didukung partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan suara paling sedikit 8,5 persen.
- Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap 6 sampai 12 juta jiwa harus didukung partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan suara paling sedikit 7,5 persen.
4. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa harus didukung partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan suara paling sedikit 6,5 persen.
