FTNews – Baru-baru ini, berita menggemparkan datang dari Sumatera Selatan, lebih tepatnya Kota Prabumulih. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih membeli 12 mobil, menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) Kota Prabumulih, untuk 12 desa. “Itu mobil operasional desa, bukan mobil kades. Tapi mobil desa,†ujar Wali Kota Prabumulih, Elman.
Menurutnya, pengadaan mobil untuk operasional pemerintahan desa sangatlah dibutuhkan. Terutama, untuk urusan dan kegiatan dinas di tingkat kabupaten hingga provinsi. Di mana, banyak dari mereka masih menggunakan mobil pribadi, jasa transportasi, atau kendaraan roda dua.
Pemkot Prabumulih membelikan desa-desa tersebut mobil yang sama, yaitu Toyota Rush keluaran 2024. Harga mobil ini bermula dari harga Rp282,7 juta. Jika membeli 12 mobil, maka total harga yang Pemkot keluarkan mencapai Rp3,39 miliar.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Prabumulih, pada tahun 2022, masih terdapat 22.120 masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan. Pada waktu yang sama, rata-rata jumlah miskin perkotaan di Indonesia berkisar 11.980 orang.
Saat ini, UMP di Sumatera Selatan sebesar Rp3.456.874, namun garis kemiskinan di Kota Prabumulih sebesar Rp623.429 per kapita per bulan. Sementara itu, garis kemiskinan di Prabumulih masih lebih tinggi secara rata-rata nasional, yang berkisar pada nilai Rp552.359 per kapita per bulan
Apakah Bisa Mengalihkan Dana ADD?
Pemkot Prabumulih merasa membeli 12 mobil menggunakan ADD sah-sah saja. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.
ADD sendiri memang memiliki peruntukan untuk memenuhi biaya operasional pemerintah desa. Mulai dari alat tulis kantor, cetak dan pengadaan, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas, pemeliharaan gedung dan peralatan kantor, dan lain sebagainya.
Selain itu, juga untuk pengadaan sarana dan prasarana perkantoran. Seperti pembelian komputer, laptop, mebelair, dan peralatan perkantoran lainnya yang memiliki umur yang cukup panjang.
Namun, tidak hanya pemerintahan desa saja. Dana ini dapat untuk mereka alihkan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Seperti untuk pengembangan perpustakaan desa, pembinaan dan peningkatan aparatur pemerintah desa, BPD, dan LPM, bahkan juga BUMDes.
Sehingga, perputaran uang tidak hanya pada benda-benda fisik saja. Namun juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengembangan-pengembangan sumber daya manusianya.
