FTNews – Pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang rentan terhadap krisis. Baik krisis yang berasal dari bencana alam, maupun non alam.
Oleh karena itu, industri pariwisata memerlukan manajemen krisis pariwisata agar memperkecil dampak dari krisis itu sendiri.
Untuk itulah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengadakan sebuah forum komunikasi daerah (Forkomda) untuk wilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Dalam forum ini, Kemenparekraf ingin meningkatkan pemahaman mengenai manajemen krisis dan ekonomi kreatif di daerah tersebut.
Dalam acara ini, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan bahwa pariwisata membutuhkan tata kelola yang efektif. Agar, mereka dapat mempertahankan reputasi dalam suatu industri pariwisata.
“Manajemen komunikasi krisis sebagai upaya terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan, dapat membantu mencegah atau mengurangi dampak negatif ketika krisis kepariwisataan terjadi. Serta mengambil keputusan dalam menyikapi krisis yang akan terjadi,” jelas Sandiaga.
Biro Komunikasi Kemenparekraf sudah menyusun panduan komunikasi krisis. Hal ini bertujuan untuk mencegah, merespon, dan memulihkan kondisi krisis kepariwisataan dengan komunikasi.
Upaya Kemenparekraf Atasi Krisis Pariwisata
Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, mengatakan kegiatan ini pernah mereka laksanakan di Bali tahun lalu.
“Forkomda sebelumnya sudah pernah kita laksanakan di Bali, lalu sekarang di Yogyakarta, dan selanjutnya akan menyusul di Jawa Barat,†ungkap Dewi.
Ia juga menjelaskan mengenai manajemen berbagai isu sektor parekraf di Kemenparekraf. Isu ini mereka dapatkan dari Crisis Detection Analisis (CDA) yang menyampaikan isu dan mendeteksi dampaknya bagi industri pariwisata.
Selain itu, Biro Komunikasi Kemenparekraf juga melakukan mitigasi agar isu tersebut tidak berpotensi tinggi atau ekstrem.
Staf Ahli Menteri Manajemen Krisis Kemenparekraf, Fadjar Hutomo, mengatakan hal ini dapat memengaruhi daya tarik pariwisata. Terutama, jika kejadian ini terjadi secara berulang-ulang di dalam suatu destinasi wisata.
Jika tidak tertangani dengan baik, akan menimbulkan persepsi negatif yang akan mengganggu ekosistem pariwisata.
“Misalnya di suatu tempat dipersepsikan rawan bencana sehingga wisatawan tidak akan datang,†kata Fadjar
“Perlu kepandaian dalam mengatur strategi komunikasi yang tepat untuk mengatasi persepsi tersebut. Karena pariwisata tidak hanya tentang pemandangan indah tapi juga tentang keselamatan. Dan pemangku kepentingan perlu memahami hal ini,” lanjutnya.
