FTNews- Pembobolan Pusat Data Nasional (PDN) oleh peretas (hacker) menghebohkan Indonesia beberapa hari ini. Peristiwa ini menarik reaksi berbagai kalangan yang merasa geram dengan kinerja keamaanan siber Tanah Air.
Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyebut, jebolnya PDN adalah peristiwa yang tragis, miris, dan ironis. Pasalnya, PDN memiliki fungsi yang sangat strategis, yaitu  melindungi kedaulatan data nasional dan melindungi data pribadi.
“Ini tentu sangat tragis, miris, dan ironis. Semuanya di-hack dan kemudian semuanya tergopoh-gopoh (berbenah). What’s wrong with this?,†ujar Nurul dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6).
Politisi Fraksi Partai Golkar itu kemudian menyoroti adanya permintaan uang tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau Rp131 miliar.
“Pertanyaanya siapa yang meminta tebusan? dan Bapak harus bayar kemana? Pelakunya siapa?. Pertanyaan berikutnya apakah pelakunya ada indikasi dari internal?. Apakah mereka yang menjual teknologi karena teknologinya ingin dibeli?,”tanyanya
“Atau pelakunya bisa jadi orang yang marah karena usaha judi onlinenya diganggu oleh Bapak misalnya?. Apakah mereka yang marah?”sambung Nurul.
Tanggung Jawab
Dalam kesempatan itu, ia turut mempertanyakan pertanggungjawaban fasilitas data backup. Yang telah disediakan oleh PT Lintasarta maupun PT Telkom di PDN.
“Apakah mereka atas ketidakmampuan mereka memenuhi service level agreement itu? Tanggung jawab mereka di mana? Pasti ada kontrak gitu ya. Kemudian seberapa besar kerugian finansial dan non finansial dari perkara ini?”tandasnya.
Sebagai informasi, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan siber sejak Kamis (21/6) dan belum pulih sepenuhnya hingga hari ini.
Tim Kemenkominfo, BSSN, Polri dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN, sudah berupaya mengembalikan data-data tersebut, tetapi tak berhasil.
Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN.
“Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,†ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6/2024).
Sementara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi pun mengakui, bahwa pertahanan siber Indonesia masih tergolong rendah dibanding dengan negara lain.
Budi mengungkapkan, berdasarkan data indeks pertahanan siber pada tahun 2022-2023, Indonesia menempati peringkat ke-20 dari 20 negara yang masuk dalam studi tersebut.
