FT News – Pasca mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar, nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dirumorkan bakal menggantikan.
Rumor Bahlil bakal gantikan Airlangga Hartarto timbulkan pertentangan dari internal partai, salah satunya Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono. Dia menyebut ketua umum harus dari kalangan pengurus.
Namun demikian, menurut Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar Idrus Marham, Bahlil berhak untuk menjadi ketua umum. Sebab, kata Idrus, Bahlil pernah menjadi Bendahara DPD 1 Partai Golkar Provinsi Papua.
“Pada saat saya jadi Sekjen dan Ketua Umumnya Aburizal Bakrie, Bahlil menjabat sebagai Bendahara DPD satu Partai Golkar Provinsi Papua. Jadi ini memenuhi syarat,” ujarnya di kawasan Matraman Timur, Pegangsaan, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).
Dirinya pun mendukung pencalonan Bahlil sebagai ketua umum Golkar.
“Ya saya dukung Bahlil karena saya tahu itu adik saya dan saya tahu dia,” tegasnya.
Munculnya nama Bahlil tidak terlepas dari pertemuan empat mata antara Bahlil dan Presiden Jokowi pada Jumat (9/8) lalu.
Jokowi disebut ikut cawe-cawe dalam pemilihan ketua umum Golkar. Namun, Idrus membantah hal tersebut.
“Saya punya keyakinan tidak ada. Dan tidak ada alasan untuk itu,” jelasnya.
“Kalau kamu bertemu dua mata, dua mata atau empat mata, enam mata, kita enggak tahu. Tetapi ini kan semua presiden sebagai menteri kan tidak ada masalah,” tambahnya.
Lebih lanjut, dukungan Idrus kepada Bahlil sebagai ketua umum Golkar pun murni karena dirinya percaya dengan kemampuan Bahlil.
“Yang pasti setahu saya, dengan kompetensi Bahlil sekarang ini, arus bawah arus atas hampir semua dukung,” ucapnya.
Idrus juga menyinggung adanya dukungan dari dukungan Golkar di daerah. Dia mengungkapkan bahwa Bahlil sudah didukung sekurang-kurangnya 34 DPD Golkar.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono menekankan bahwa siapapun yang akan mencalonkan sebagai Ketum Golkar definitif harus dari kalangan pengurus.
“Ya, pernah jadi pengurus yang siap secara riil, secara sah, pernah jadi pengurus pusat, maupun daerah, itu bisa diterima menjadi ketua umum. Walaupun tidak otomatis, tapi itu persyaratan,” kata Agung, Senin (12/8).
