FTNews, Jakarta- Pelantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru, disambut baik banyak pihak. Dengan segudang pengalaman yang dimiliki, Maruli dinilai tepat untuk menempati posisi orang nomor satu di TNI Angkatan Darat (AD).
Pelantikannya oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (29/11), juga membuat sang Ayah mertua yakni Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan terharu sekaligus bangga. Bahkan tangis luhut pecah saat menyalami sang anak usai resmi menggantikan Jenderal TNI Agus Subiyanto yang naik menjadi Panglima TNI.
Adapun Jenderal Maruli merupakan jebolan Akademi Militer (Akmil) 1992 yang berpengalaman di infanteri Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Detasemen Tempur Cakra.
Tak hanya itu, di mata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Maruli merupakan sosok prajurit pelopor. Ini lantaran Maruli juga ikut menjadi pencetus program TNI AD Manunggal Air.
Program manunggal air adalah program penyediaan air bersih bagi warga yang tinggal di tempat-tempat yang memang belum terakses air bersih. Seperti di wilayah tandus, hingga daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T).
PR besar menanti
Usai resmi menjabat KSAD, sederet pekerjaan rumah (PR) pun menanti Maruli. Salah satunya adalah soal netralitas TNI AD di Pemilu. Tapi tak cuma itu, nyatanya masih banyak hal lain yang harus Maruli selesaikan di masa jabatannya sebagai KSAD.
Pengamat Militer Ade Muhammad, mengatakan salah satu PR yang harus diselesaikan secara cepat oleh KSAD adalah menutup gap readiness (kesediaan) yang pada 2022 Masih dibawah 70%. Sementara anggaran Pertahanan sejak 2009-2022 meningkat 448,47%.
“TNI AD juga rendah pada readiness kekuatan udaranya. Sehingga prioritas utama adalah penggenapan kekuatan karena itu tugas KSAD sebagai administratur militer sektor darat,”ujar Ade saat dihubungi FTNews, Jumat (1/12).
Soal pengamanan di Papua, Ade menyebut fokusnya bukan pada penambahan Kodam. Karena kata Ade, itu bukanlah sesuatu yang mendesak.
Apalagi konsep Gelar Tempur era modern menitikberatkan pada Komando Gabungan yang mengandung unsur lengkap Trimatra yang bersifat dinamis. Dan merupakan keputusan pemegang Komando tertinggi yaitu Presiden.
“Perkara pengaman Papua bukan pada penambahan Kodam. Namun cukup revitalisasi Kodam yang ada dengan menggelar komando gabungan dari semua matra yang siap mendukung kepolisian jika perlu,”tandasnya.
PR lainnya, lanjut Ade, adalah netralitas di Pemilu yang sudah dicanangkan sebagai harga mati oleh Panglima.
“Ini termasuk melakukan quick response jika ada oknum anggota aktif yang berupaya melawan perintah netralitas Panglima,”ujarnya lagi.
Ade menyebut, hal itu sekaligus memberikan ruang sewajarnya bagi para Purnawirawan yang sudah memiliki hak politik sebagai individu non militer namun TNI AD. Agar tetap bisa menjaga jarak dari aktivitas politik purnawirawan.
“PR yang tidak mudah tapi do able. Dan saya yakin KSAD lebih dari kompeten untuk bisa mewujudkannya,”pungkasnya.
