Terkuak, Megawati Pernah Marahi Menteri dan Panglima demi Prabowo

Hubungan Presiden RI, Prabowo Subianto dengan Presiden Kelima, Megawati Soekarnoputri telah terjalin sejak lama.

Kendati hubungan keduanya sempat pasang surut di tengah kepentingan politik masing-masing, tapi komunikasi di antara keduanya masih terus berlanjut.

Prabowo dan Megawati sangat akrab pada 2009 karena berpasangan maju sebagai capres dan cawapres kala itu.

Baca Juga: Instruksi Presiden Prabowo Subianto: TNI-Polri Tindak Tegas Penjarahan dan Perusakan Fasilitas Umum

Tetapi, pada 2014 peta politik berubah. Megawati tidak mendukung Prabowo lagi. PDIP kala itu mengusung Jokowi maju di Pilpres 2014.

Ada satu kenangan yang tak terlupakan saat Megawati masih menjabat sebagai Presiden Indonesia kelima. Usai reformasi, Prabowo berada di luar negeri untuk beberapa waktu.

Kala itu, Prabowo sedang bermasalah dengan status kewarganegaraan. Megawati yang menjadi Presiden saat itu, tidak tinggal diam.

Baca Juga: Disebut Gubernur Tercantik, Sherly Tjoanda Wakili Ratusan Kepala Daerah Baca Sumpah Jabatan

Dia segera mengambil sikap, untuk mengupayakan agar Prabowo bisa pulang ke Tanah Air.

Bahkan dalam ceritanya, Megawati tidak ragu untuk memarahi Panglima TNI hingga Menteri Luar Negeri saat itu.

"Dulu saya ambil beliau keleleran (terlantar), saya marah sebagai presiden, siapa yang buang beliau stateless? Saya marah pada Menlu, saya marah pada Panglima," ungkap Megawati.

Akhirnya usaha Megawati membuahkan hasil. Bagi Megawati, seperti apapun persoalan yang dihadapi Prabowo saat itu, dia tetap anak bangsa.

"Apapun juga beliau manusia Indonesia. Pulang, beri dia itu tanggung jawab," ucapnya.

Menurut dia, persahabatannya dengan Prabowo merupakan bentuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

"Kenapa Pak Prabowo sampai orang bingung kok saya bisa sobatan sama Prabowo Subianto? Memangnya kenapa? Karena kalau buat saya, itu Pancasila saya," ucap Megawati.

Momen kedekatan Presiden Prabowo dan Megawati. [instagram]

Seperti diketahui, rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri masih menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini.

Pertemuan keduanya pun dikabarkan bakal terlaksana dalam waktu dekat.

Tentu pertemuan sahabat dua elite politik nasional ini tidak bisa dimaknai sebagai pertemuan biasa. Sejumlah pihak menilai bakal menghasilkan sesuatu.

Salah satu isu yang santer terdengar adalah peluang bergabungnya PDIP dalam koalisi Prabowo. Jika dikaitkan dengan masa kerja kabinet merah putih, hal ini sangat masuk akal.

Saat ini kabinet Prabowo sedang memasuki 100 hari kerja. Bukan tidak mungkin, Prabowo sebagai Presiden mengevaluasi kerja para pembantunya.

Menjawab kemungkinan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menjawab bahwa hal ini merupakan hak prerogatif presiden.

"Itu (reshuffle) kewenangan sepenuhnya ada presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu," kata Muzani beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, meski ada berbagai masalah yang dilakukan oleh menteri atau pejabat setingkat menteri di 100 hari pertama pemerintahan, bagi Prabowo hal itu bagian dari penyempurnaan.

"Pak Prabowo yang seperti itu selalu merasa bahwa itu bagian dari upaya untuk penyempurnaan terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan," ujarnya.

Di sisi lain, untuk saat ini belum ada sikap tegas dari PDIP untuk memutuskan secara formal masuk pemerintah. Meski ada peluang untuk merapat, PDIP memilih di posisi mendukung pemerintahan Prabowo.