Trump akan Deportasi Mahasiswa Asing yang Ikut Demonstrasi pro-Hamas dan Memusuhi Yahudi

Presiden Donald Trump kembali meluncurkan kebijakan keras. Bukan hanya deportasi imigran illegal tapi kini dia menyasar ke kampus dimana sempat marak dengan demonstrasi menentang Israel melakukan pembantaian di Gaza. Trump mengacam akan mendeportasi mahasiswa asing yang ikut serta dalam protes pro-Hamas dan anti-semitusme di kampus-kampus AS.

Trump mengatakan ia menginstruksikan Departemen Kehakimannya untuk 'secara agresif menuntut ancaman teroris, pembakaran, vandalisme, dan kekerasan terhadap orang Yahudi Amerika'.

Ia menambahkan: 'Kepada semua penduduk asing yang bergabung dalam protes pro-jihadis, kami memberi tahu Anda... kami akan menemukan Anda, dan kami akan mendeportasi Anda, demikian dikutip dari Daily Mail.

Baca Juga: Profil Charlie Kirk, Aktivis Loyalis Donald Trump Tewas Ditembak di Depan Publik, Videonya Viral

Presiden AS Donald Trump/Foto: Instagram trump

'Saya juga akan segera membatalkan visa pelajar semua simpatisan Hamas di kampus-kampus, yang telah dipenuhi dengan radikalisme seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya.'

Dikutip dari Reuters, itu adalah perintah terbaru dari serangkaian perintah yang ditandatangani Trump sejak menjadi Presiden saat ia berupaya memenuhi janji kampanyenya.

Selama kampanye pemilihannya tahun 2024, Trump berjanji untuk mendeportasi mereka yang disebutnya sebagai siswa "pro-Hamas" di Amerika Serikat dengan visa.

Baca Juga: Trump Salah ‘Membaca’ Putin? Habis Bahas Gencatan Senjata Rusia Malah Serang Ukraina

Pada hari pertamanya menjabat, ia menandatangani perintah eksekutif yang menurut kelompok hak asasi manusia meletakkan dasar bagi penerapan kembali larangan pelancong dari negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim atau Arab, dan menawarkan kewenangan yang lebih luas untuk menggunakan pengecualian ideologis guna menolak permintaan visa dan mendeportasi individu yang sudah berada di negara tersebut.

Banyak universitas, khususnya Universitas Columbia di Kota New York, menjadi lokasi protes pro-Palestina tahun lalu selama perang Israel-Hamas.

Para mahasiswa yang terlibat mengajukan tuntutan radikal agar universitas mereka memutuskan hubungan keuangan dengan Israel dan agar AS mengakhiri dukungan militernya untuk sekutu lamanya.

Foto: Instagram Donald Trump

Perintah terbaru Trump memberi para pemimpin lembaga dan departemen pemerintah waktu 60 hari untuk memberikan rekomendasi kepada Gedung Putih tentang cara mengidentifikasi ancaman anti-Semit.

Perintah itu dikeluarkan setelah Presiden AS mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Gedung Putih minggu depan. Ia akan menjadi pemimpin asing pertama yang berkunjung dalam masa jabatan kedua Trump.

Sebenarnya ini hanya lah kelanjutan dari kebijakannya pada kepemimpinan Trump di periode pertamanya. Pada tahun 2019, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menginstruksikan pejabat federal untuk memperluas interpretasi Undang-Undang Hak Sipil agar mencakup 'diskriminasi yang berakar pada anti-Semitisme'.

Hal ini menambahkan anti-Semitisme ke dalam daftar perilaku terlarang untuk program yang menerima dana federal.

Selama protes kampus, beberapa anggota Partai Republik ingin menggunakan perintah itu untuk mencabut dana federal dari universitas yang membela demonstrasi sebagai kebebasan berbicara. Partai Republik mengecam protes tersebut selama kampanye pemilihan 2024 sebagai contoh bias liberal di universitas-universitas elit.

Beberapa komite DPR, yang dipimpin oleh Partai Republik, menyelidiki pendanaan federal untuk perguruan tinggi dan mengancam akan menahan hibah penelitian dan dukungan pemerintah lainnya. Dan mereka mengeluarkan laporan yang menyerukan lebih banyak hal untuk dilakukan guna mengatasi anti-Semitisme.

Sejak pengumuman gencatan senjata antara Israel dan Hamas, protes perguruan tinggi telah mereda. Kontroversi atas protes tersebut menyebabkan banyak presiden universitas - termasuk Harvard - mengundurkan diri.

Banyak pengunjuk rasa pro-Palestina membantah mendukung Hamas atau terlibat dalam tindakan antisemit, dan mengatakan bahwa mereka berdemonstrasi menentang serangan militer Israel di Gaza, tempat otoritas kesehatan mengatakan lebih dari 47.000 orang telah tewas.

Dewan Hubungan Amerika-Islam, sebuah kelompok advokasi Muslim yang besar, menuduh pemerintahan Trump melakukan serangan terhadap "kebebasan berbicara dan kemanusiaan Palestina dengan kedok memerangi antisemitisme," dan menggambarkan perintah hari Rabu itu sebagai "tidak jujur, terlalu luas, dan tidak dapat dilaksanakan," demikian ditulis Reuters.***

Sumber: Daily Mail dan Reuters