Forumterkininews.id, Kiev - Ukraina menentang ultimatum Rusia yang meminta pasukannya meletakkan senjata dan menyerahkan kota Mariupol. Pemerintah Ukraina mengatakan, mereka enggan menerima ultimatum walalupun rentetan serangan terus dilancarkan Rusia.
“Tidak ada pembicaraan tentang penyerahan, apalagi peletakan senjata,” kata wakil perdana menteri Ukraina Irina Vereshchuk kepada kantor berita Pravda Ukraina, dikutip Metro.co.uk.
“Kami telah memberi tahu pihak Rusia tentang hal ini,” tandasnya.
Sebelumnya, Rusia membombardir pelabuhan selatan Mariupol sejak awal invasi. Mereka juga meningkatkan serangannya dalam 48 jam terakhir dengan menghantam sebuah sekolah seni yang menampung sekitar 400 orang.
Selain itu, pemerintah kota juga mengklaim bahwa beberapa penduduk Mariupol dibawa secara paksa ke Rusia dengan menyita paspor mereka.
Hingga hari ini invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-24. Ukraina belum menyatakan menyerah sama sekali. Perlawanan dilakukan militer Ukraina secara seporadis. Melihat ketangguhan Ukraina, pimpinan militer Chechnya berencana ikut membantu pasukan Kremlin tersebut.
Panglima perang Chechnya Ramzan Kadyrov ikut menyatakan siap membela pasukan militer Rusia. Bahkan Kadyrov sempat mengeluarkan pesan mengerikan. Dirinya bersumpah mengakhiri hidup mereka yang tidak mau menyerah kepada pasukan Rusia. Pria berusia 45 tahun itu menggambarkan serangan gencar di Ukraina sebagai denazifikasi.
Sementara itu, di dalam Forum, PBB hanya bisa menyerukan agar pasukan Rusia menghentikan invasinya. Pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta Rusia menghentikan operasi militernya di Ukraina. Pernyataan serupa dikemukakan sebelumnya oleh Mahkamah Internasional (ICJ).
“Federasi Rusia harus segera menangguhkan operasi militer yang dimulai pada 24 Februari 2022 di wilayah Ukraina,†kata hakim ICJ dalam keputusan sidang sebelumnya, dikutip Reuters.
Membacakan putusan hari Rabu, (16/3), hakim ketua Joan Donoghue mengatakan, pengadilan sangat prihatin tentang penggunaan kekuatan oleh Federasi Rusia di Ukraina. Dimana invasi ini menimbulkan masalah serius dari hukum internasional.
Mereka menambahkan, Rusia juga harus memastikan bahwa pasukan lain di bawah kendalinya tidak boleh melanjutkan operasi militer.
