FTNews – Untuk mengurai kepadatan arus balik, pemerintah menerapkan kombinasi tugas kedinasan bagi aparatur negeri sipil (ASN) pada Selasa-Rabu 16-17 April 2024. Kebijakan itu berupa work from home (WFH) dan work from office (WFO).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat. Tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.
“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan WFH, alias tetap WFO 100 persen,†kata Anas di Jakarta, baru-baru ini.
Melansir laman Kemepan RB aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah.
“WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing,†ujar Anas.
Tetap WFO
Mantan Bupati Banyuwangi ini mencontohkan, instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100 persen, seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban.
Penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.
“Jadi untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal. Sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu ekselen dalam segala situasi,†tuturnya.
Sementara itu, instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH maksimal/paling banyak 50 persen di antaranya adalah bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.
Anas memaparkan, pemerintah sebelumnya teIah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran 2024 (Idulfitri 1445 H) sebanyak enam hari. Ditambah dengan libur akhir pekan yang sebanyak 4 hari, maka total mencapai 10 hari.
Menurutnya, dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru Tanah Air, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik.
“Sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang,†imbuhnya.
Kemenpan RB pun telah berkoordinasi dengan Polri dan Kementerian Perhubungan terkait kebijakan pengaturan WFH dan WFO tersebut. “Terima kasih atas masukan dari Polri dan Kementerian Perhubungan,“ ujarnya.
Kebijakan Setengah Hati
Sementara itu, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan penerapan WFH ASN ini tidak melalui perencanaan matang.
“Kebijakan ini tanpa perencanaan matang, ujug-ujug. Seharusnya ketika sudah melihat kenaikan jumlah pemudik sudah bisa direncanakan matang. Bahkan tiga bulan sebelumnya. Sehingga tidak membingungkan publik,†katanya kepada FTNews, di Jakarta, Senin (15/4).
Menurutnya, kemacetan lalu lintas arus mudik dan arus balik tidak sepenuhnya dapat pengaruh dari ASN. Namun bagaimana pengaturan lalu lintas dan pembatasan usia kendaraan.
Sebagai contoh kendaraan yang boleh melaju di tol, usianya terbilang muda, empat tahun ke bawah. Sisanya menggunakan jalur arteri.
Selain itu, kebijakan WFH ini terkesan membingungkan, jika dalam satu keluarga suami atau istri berbeda profesi. Satunya ASN atau swasta misalnya, kebijakan ini justru tidak berdampak. Apalagi jadwal anak-anak masuk sekolah sudah ditetapkan.
“Ya ini kebijakan tidak efektif, setengah hati. Justru memberi wacana ke masyarakat adanya ketidakmampuan urai kemacetan,†tandasnya.
Pemerintah memperkirakan pemudik Lebaran 2024 mencapai 193,6 juta orang. Angka pemudik tahun 2024 meningkat dibanding tahun 2023 yang perkiraannya mencapai 123,8 juta orang.
Berdasarkan hasil survei daerah asal perjalanan terbanyak, yaitu Jawa Timur sebesar 16,2% (31,3 juta orang). Kemudian, Jabodetabek sebesar 14,7% (28,43 juta orang), dan Jawa Tengah sebesar 13,5% (26,11 juta orang).
Sementara itu, untuk daerah tujuan terbanyak yaitu Jawa Tengah sebesar 31,8% (61,6 juta orang), Jawa Timur 19,4% (37,6 juta orang), dan Jawa Barat 16,6% (32,1 juta orang).
