FT News – Pilkada serentak 2024 telah bergulir. Di Sumatera Utara (Sumut), dipastikan 2 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang bersaing untuk menjadi pemimpin Sumut. Pasangan Bobby Nasution-Surya diusung Partai Gerindra, Golkar, NasDem, PAN, Demokrat, PKB, dan PKS.
Mereka akan bertarung melawan pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala yang diusung oleh PDIP, Hanura, Partai Buruh, partai nonparlemen PKN, Partai Ummat dan Partai Gelora. Namun, apakah kedua pasangan calon pemimpin Sumut ini nantinya bakal memberi perhatian terhadap isu lingkungan di Sumut?
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut, Rianda Purba menilai permasalahan di Sumut untuk sektor lingkungan hidup adalah permasalahan pokok. Permasalahan yang terjadi berupa terjadinya pencemaran udara, air, laut, kerusakan lahan, kerusakan pesisir dan laut.
“Akar masalah dari semua permasalahan yang terjadi adalah belum adanya pemimpin di Sumut yang memiliki visi pro lingkungan hidup dan tegas dalam mendorong perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan secara holistik atau menyeluruh. Minimnya rencana dan praktik pembangunan yang pro lingkungan yang memenuhi daya dukung dan daya tampung. Juga rendahnya kualitas instrumen pengendalian dan penegakan hukum lingkungan, dan minimnya pendidikan lingkungan hidup dalam pembelajaran dalam institusi pendidikan,” katanya, Selasa (3/9/2024).
Pemimpin Sumut nantinya, kata Riyan, harus dapat memastikan alokasi ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan semua proses penunjukan ruang harus dilakukan secara bottom up dan partisipatif. Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di provinsi.
Hal ini harus serius dilakukan secara partisipatif, melakukan evaluasi perencanaan dan penataan tata ruang yang memastikan kelestarian lingkungan hidup dan memastikan jaminan keselamatan rakyat.
Walhi Sumut berharap pemerintah provinsi Sumut ke depan pro lingkungan hidup, Ia harus peka melihat Persoalan lingkungan hidup di Sumut. Seperti bencana ekologis di Sumut yang terjadi antara lain banjir, bandang, rob, longsor, pencemaran lingkungan.
“Sebagai contoh banjir, Walhi Sumut menelusuri penyebab banjir yang terjadi selama setahun belakangan adalah karena berkurangnya hutan di wilayah hulu kota dan Desa-desa terdampak banjir. Penanggulangan kebencanaan di Sumatera Utara. Ini menjadi salah satu isu serius yang harus segera dilakukan terobosan. Target indikator lingkungan dan kebencanaan banyak yang belum tercapai seperti luas lahan kritis, kualitas air sungai sebagai air baku, kualitas air danau, emisi gas rumah kaca, timbunan sampah yang didaur ulang, dan sampah perkotaan yang tertangani,” tukasnya.
