Wamen P2MI Christina Aryani Desak Pengusutan Tuntas Penembakan 5 WNI di Perairan Malaysia

Lima warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban penembakan di perairan Tanjung Rhu, Malaysia pada Jumat (24/1) pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia.

Peristiwa penembakan yang melibatkan lima warga negara Indonesia (WNI), dengan satu korban dilaporkan meninggal dunia.

Baca Juga: ChatGPT Sedang Viral, DPR Dorong Kominfo untuk Dalami

Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, mengecam insiden penembakan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural di Malaysia.

Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani (instagram)

Christina mendesak pemerintah Malaysia untuk segera mengusut tuntas insiden tersebut. Ia juga menyoroti dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas terhadap kelima PMI hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka.

Baca Juga: Anggota DPR Dukung Langkah Restrukturisasi Satgas TPPO

"KemenP2MI mendesak pemerintah Malaysia untuk segera mengusut peristiwa ini dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) apabila terbukti melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force," ujar Wamen Christina dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Minggu (26/1/2025).

Ia juga menegaskan komitmennya untuk memastikan korban luka mendapatkan perawatan medis yang memadai, serta memberikan dukungan kepada keluarga korban, termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah.

"Saat ini, KemenP2MI sedang menelusuri asal daerah para korban agar pendampingan dapat dilakukan dengan optimal," jelasnya.

Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani (instagram)

Saat ini, Kemen P2MI telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Atase Kepolisian di KBRI Kuala Lumpur untuk mempercepat akses kekonsuleran dan menjenguk para korban yang sedang dirawat.

Selain itu, Wamen Christina menyatakan akan mendorong pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah-langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terjadi lagi.

"Dalam pertemuan tersebut, juga akan dibahas mekanisme penanganan PMI nonprosedural secara manusiawi sesuai standar hak asasi manusia (HAM)," tukasnya.