Antisipasi Demo Besar: Perlu SOP Rekayasa Lalin dalam Bentuk SKB Khususnya Kendaraan yang Masuk ke Jakarta

Demonstrasi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini bukan hanya menimbulkan kemacetan yang luar biasa tapi juga kerugian besar secara ekonomi. Hal ini membuat sejumlah instansi yang terkait dengan masalah ini, khususnya lalu lintas, merumuskan ulang pengaturan lalu lintas khususnya jika terjadi demonstrasi besar sebagaimana beberapa hari terakhir ini.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubdat) bersama Korlantas Polri, Jasa Marga, dan Kementerian Pekerjaan Umum kini tengah membahas strategi pengaturan lalu lintas untuk mencegah kemacetan di Jakarta, terutama saat terjadi demonstrasi besar.

Dirjen Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menegaskan perlunya Standard Operational Procedure (SOP) rekayasa lalu lintas yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB).

“Perlu ada SOP rekayasa lalu lintas dalam bentuk SKB terutama untuk kendaraan yang masuk ke Jakarta, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam kerumunan saat terjadi demonstrasi,” kata Aan usai rapat di NTMC Polri, Senin (1/9/2025).

Kesepakatan Lintas Sektor Diperlukan

Dirjen Perhubungan Darat, Aan Suhanan./Foto Humas Kemenhub

Menurutnya, aksi unjuk rasa kerap berdampak pada kelancaran lalu lintas. Karena itu, dibutuhkan kesepakatan lintas sektor agar arus lalu lintas tetap terjaga. Aan juga mengapresiasi sinergi Korlantas Polri dan pihak terkait dalam menangani permasalahan lalu lintas nasional.

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menambahkan pembahasan juga menyentuh persiapan peringatan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional pada 19 September 2025.

“Penting bagi kita mengedepankan kegiatan edukatif yang menyasar masyarakat luas. Pada Safety Week nanti, diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengutamakan keselamatan di jalan,” ujarnya.

Melalui peringatan tersebut, Korlantas berharap angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas dapat ditekan, sekaligus membangun budaya tertib lalu lintas di kalangan masyarakat.***