Arti Moratorium Kunker yang Disebut Prabowo, DPR Tak Bisa Lagi Jalan-jalan ke Luar Negeri?

Arti moratorium kunker yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto bersama para ketua umum partai politik di parlemen.

Dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025), Prabowo menegaskan kesepakatan untuk mencabut sejumlah kebijakan DPR RI yang menuai kritik publik.

Salah satu keputusan penting adalah penghapusan tunjangan anggota DPR RI, serta pemberlakuan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bagi para wakil rakyat.

Baca Juga: Senin Besok, DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Agus Subiyanto

Prabowo menekankan, kebijakan ini diambil sebagai bentuk tanggapan serius terhadap aspirasi masyarakat yang belakangan gencar disuarakan lewat gelombang demonstrasi di berbagai daerah.

"Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Kepala Negara.

Arti Kunker Moratorium

Baca Juga: Soal KKB, DPR Minta Pemerintah Tak Setengah Hati

Gedung DPR RI. [Istimewa]

Moratorium kunker yang disebut oleh Presiden Prabowo Subianto adalah penundaan atau penangguhan sementara atas kunjungan kerja (kunker) anggota DPR ke luar negeri.

Ini adalah langkah kebijakan yang bertujuan menunda kegiatan perjalanan dinas anggota DPR ke luar negeri hingga waktu yang belum ditentukan.

Moratorium ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk merespons aspirasi masyarakat yang menolak kenaikan tunjangan anggota DPR serta sebagai bentuk efisiensi belanja negara dan konsolidasi politik nasional.

Selain moratorium kunjungan kerja, DPR juga akan mencabut beberapa kebijakan terkait tunjangan anggota dewan, termasuk tunjangan rumah yang cukup besar.

Intinya, moratorium di sini berfungsi sebagai penundaan sementara agar bisa dilakukan evaluasi dan pengelolaan kebijakan yang lebih baik ke depannya.

Dampak moratorium kunker bagi DPR

Buruh demo di DPR 28 Agustus 2025. [FT News]

Dampak moratorium kunjungan kerja (kunker) bagi DPR antara lain:

1. Efisiensi anggaran

Moratorium kunker membantu menghemat pengeluaran negara yang selama ini cukup besar digunakan untuk biaya perjalanan dinas anggota DPR ke luar negeri. Dengan penundaan kunjungan kerja ini, pemborosan anggaran dapat diminimalisir.

2. Evaluasi Kebijakan

Moratorium memberikan kesempatan kepada DPR dan pemerintah untuk mengevaluasi ulang kebijakan terkait kunjungan kerja, termasuk efektivitas dan tujuan perjalanan dinas bagi kepentingan rakyat.

3. Respons Terhadap Aspirasi Masyarakat Penundaan ini adalah bentuk respons terhadap protes dan aspirasi masyarakat yang menolak besaran tunjangan dan aktivitas kunjungan kerja yang dianggap berlebihan. Ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan sosial dan memperbaiki citra DPR di mata publik.

4. Penurunan Aktivitas Internasional DPR Moratorium dapat membatasi interaksi DPR dengan lembaga dan pejabat luar negeri untuk sementara waktu, yang berpotensi mengurangi kesempatan diplomasi atau kerja sama legislatif internasional dalam jangka pendek.

5. Tekanan untuk Reformasi Internal

Langkah ini memicu DPR untuk memperbaiki tata kelola internal, transparansi, dan kinerja anggota dewan agar lebih pro-rakyat dan efisien dalam menjalankan tugasnya.

Secara keseluruhan, moratorium kunker memberikan dampak positif seperti efisiensi anggaran dan rekonsiliasi dengan publik, namun juga menimbulkan tantangan dalam menjaga fungsi diplomasi legislatif serta tekanan untuk reformasi internal DPR.