Baru Dua Tahun Dibangun, Atap Gedung DPRD Bojonegoro Ambrol Saat Hujan
Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro mengalami kerusakan serius setelah bagian atap dan plafon ambrol saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut.
Peristiwa ini menjadi sorotan publik karena usia bangunan yang tergolong masih sangat baru, yakni sekitar dua tahun sejak selesai dibangun.
Atap dan plafon gedung ambrol ketika hujan dengan intensitas tinggi melanda Bojonegoro. Air dilaporkan merembes dari bagian atas bangunan hingga menyebabkan plafon runtuh.
Baca Juga: Tewasnya Dua Mata Elang di Kalibata Picu Sanksi Tegas bagi Aparat
Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena ruang sidang paripurna sedang dalam kondisi kosong.
Insiden ini memunculkan pertanyaan serius terkait kualitas konstruksi bangunan milik negara. Gedung yang seharusnya menjadi simbol representasi rakyat justru mengalami kerusakan signifikan dalam waktu singkat, jauh dari standar ketahanan bangunan publik.
Aktivitas DPRD Terganggu, Anggaran Perbaikan Terancam Membengkak
Kerusakan tersebut berdampak langsung pada aktivitas kedewanan. Ruang paripurna tidak dapat digunakan sementara waktu hingga proses perbaikan dilakukan.
Kondisi ini berpotensi mengganggu agenda kerja DPRD Bojonegoro serta menambah beban anggaran daerah akibat biaya perbaikan yang harus dikeluarkan.
Situasi ini juga menimbulkan kekhawatiran publik terkait efektivitas penggunaan anggaran pembangunan gedung yang bersumber dari dana publik.
Gedung Paripurna Dprd Bojonegoro Rusak Parah Kualitas Proyek Disorot
Desakan Audit Proyek dan Evaluasi Kualitas Konstruksi
Peristiwa ini membuka ruang evaluasi terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek pembangunan Gedung DPRD Bojonegoro.
Bangunan yang dibiayai dari anggaran negara seharusnya dirancang dan dikerjakan dengan standar mutu tinggi, mengingat fungsinya yang vital dan penggunaan jangka panjang.
Hingga kini, penyebab pasti ambrolnya atap masih menjadi perhatian. Namun, fakta bahwa hujan deras mampu merusak bangunan berusia dua tahun memunculkan dugaan lemahnya sistem drainase atap, kualitas material yang digunakan, atau metode pengerjaan yang tidak optimal.
Insiden ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut.
Transparansi dan akuntabilitas dinilai penting agar kejadian serupa tidak terulang serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pembangunan dapat dipulihkan.
Publik kini menanti langkah tegas pemerintah daerah dalam menindaklanjuti kejadian ini, termasuk memastikan perbaikan dilakukan secara menyeluruh dan bertanggung jawab, bukan sekadar perbaikan sementara.
