Biografi dan Agama Komjen Pol Mohammad Iqbal, Pati Polri yang Ditunjuk Jadi Sekjen DPD RI

Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Mohammad Iqbal dilantik sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada 19 Mei 2025 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2025.

Pelantikan itu dilakukan di Gedung DPD RI, Jakarta, oleh Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. Penunjukan Iqbal sebagai Sekjen DPD RI mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang memungkinkan perwira tinggi Polri aktif menempati jabatan struktural di luar institusi Polri.

Saat pelantikan, Komjen Pol Mohammad Iqbal mengucapkan sumpah jabatan menurut agama Islam, yang ditegaskan langsung oleh Ketua DPD RI. Hal ini juga sejalan dengan data profil publik bahwa Iqbal memang menganut agama Islam.

Baca Juga: Sena, VTuber DPD RI Tuai Kritik karena Terlalu Seksi

Profil Lengkap Komjen Pol Muhammad Iqbal

Komjen Pol Mohammad Iqbal saat pidato. [Instagram/@moh.iqbal.91]- Nama Lengkap: Mohammad Iqbal

- Tempat, Tanggal Lahir: Palembang, Sumatera Selatan, 4 Juli 1970

- Agama: Islam

- Istri: Nindya M. Iqbal

- Pangkat: Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol)

- Akun Instagram: @moh.iqbal.91

Pendidikan dan Karier

Komjen Pol Mohammad Iqbal saat dilantik jadi Sekjen DPD RI. [Instagram/@dpdri]- Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol): 1991

- Teman Satu Angkatan Kapolri: Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

- Pendidikan Lanjutan: Mengikuti berbagai pendidikan kepolisian dan kursus kepemimpinan di dalam dan luar negeri.

Riwayat Jabatan Penting

- Kapolres Gresik: 2008

- Kapolres Sidoarjo: 2009

- Wakapolwiltabes Surabaya: 2010

- Kepala SPN Lido Polda Metro Jaya: 2011

- Kapolres Metro Jakarta Utara: 2012

- Kabid Humas Polda Metro Jaya: 2015

- Kapolrestabes Surabaya: 2016

- Karopenmas Divhumas Polri: 2017

- Kapolda Nusa Tenggara Barat: 2020

- Kapolda Riau: 2021–2025

Komjen Pol Mohammad Iqbal resmi dilantik sebagai Sekjen DPD RI pada Mei 2025, menjadi sorotan karena merupakan polisi aktif yang menempati jabatan strategis di lembaga legislatif nasional.