Bulog–Bapanas Diusulkan Jadi Kementerian, Efisien atau Timbulkan Masalah Baru?

Bulog dan Badan Pangan nasional (Bapanas) diusulkan digabung menjadi satu kementerian. Dengan begitu, lebih independent dan tidak terhambat birokrasi dalam hal melakukan distribusi bahan pokok, terutama beras. Usulan ini dilontarkan oleh anggota Komisi IV DPR RI.

Menanggapi usulan tersebut, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya akan mengkaji hal itu. "Nanti kita kaji ya nanti kita kaji dulu ya. Yang pasti adalah Bulog terus kita perbaiki," ucapnya kepada wartawan. Ia menambahkan, pemerintah akan terus memperbaiki dan memperkuat peran Bulog dalam mewujudkan swasembada pangan.

Jangan Sampai Timbulkan Persoalan Dalam Tata Kelola Pangan

Dikutip dari laman Fraksi PKB DPR RI, Hindun Anisah, Anggota Komisi IV DPR RI, ikut buka suara menanggapi wacana penggabungan Bulog-Bapanas menjadi satu kementerian. Menurutnya hal tersebut perlu kajian mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam tata Kelola pangan nasional.

“Setiap usulan yang menyangkut kelembagaan strategis seperti Bulog dan Bapanas harus dikaji dengan komprehensif. Kita perlu melihat manfaat jangka panjangnya bagi kedaulatan pangan, efisiensi birokrasi, dan kesejahteraan petani,” ujar Hindun, Senin (13/10/2025), dilansir laman Fraksi PKB.

Hindun menjelaskan, penggabungan menjadi kementerian bisa memberikan sejumlah keuntungan, antara lain memperkuat koordinasi dan pengambilan keputusan dalam kebijakan pangan nasional,

Hindun Anisah, Anggota Komisi IV DPR RI /Foto: dok Fraksi PKB DPR RI

Selain itu, perubahan menjadi kementerian juga bisa mempercepat respons terhadap krisis pangan dan stabilisasi harga, serta memperjelas rantai komando dari hulu hingga hilir dalam distribusi pangan.

Tumpang Tindih Kewenangan dan Pembengkakan Birokrasi

Namun, ia juga mengingatkan potensi kerugian dan tantangan yang perlu diantisipasi. Kalau tidak disiapkan matang, bisa terjadi tumpang tindih kewenangan, pembengkakan birokrasi.

"Atau justru memperlambat kinerja di lapangan. Kita tidak ingin reformasi kelembagaan justru menambah beban baru,” tegasnya.

Hindun menilai, apapun bentuk kelembagaannya nanti, pemerintah harus tetap fokus memperbaiki distribusi beras nasional. Menurutnya, rantai distribusi yang efisien adalah kunci agar harga beras stabil dan pasokan tetap terjaga di seluruh wilayah Indonesia.

“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan pangan ini berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Jangan sampai petani terus berada di posisi lemah dalam rantai nilai pangan nasional,” ucapnya.