Bupati Manokwari Sebut 700 Ribu Anak Papua tak Sekolah, Komisi X: Ini Masalah Serius!
Sebanyak 700 ribu anak Papua dilaporkan tidak sekolah. Kabar mengejutkan ini juga telah sampai pada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap laporan itu disampaikan oleh Bupati Manokwari Hermus Indou dalam rapat terkait percepatan pembangunan Papua yang digelar di Istana, Jakarta, Selasa (16/12).
Menanggapi laporan mengejutkan itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Hadrian Irfani menyatakan, informasi tersebut sebagai isu yang sangat serius karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar warga negara atas pendidikan.
“Informasi mengenai dugaan 700 ribu anak Papua yang tidak bersekolah ini tidak bisa dipandang enteng. Ini menyangkut tanggung jawab negara dalam memastikan hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa,” ujar Lalu Hadrian, Kamis (18/12/2025), dilansir laman resmi DPR.
Data Ini Perlu Diverifikasi secara Menyeluruh
Meski demikian, Lalu Hadrian menegaskan bahwa data tersebut perlu dicermati dan diverifikasi secara menyeluruh, sebagaimana telah disampaikan pemerintah, agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan kebijakan.
Menurutnya, proses cross-check data sangat penting dan harus melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah daerah, hingga Badan Pusat Statistik (BPS), guna memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Validitas data menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” tegas legislator asal Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) II itu. Namun demikian, Lalu Hadrian menekankan bahwa terlepas dari angka pastinya, persoalan akses pendidikan di Papua merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan. Berbagai tantangan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, distribusi guru, hingga kondisi geografis masih menjadi hambatan utama.
“Negara wajib hadir untuk memastikan anak-anak Papua memperoleh layanan pendidikan yang layak, inklusif, dan berkeadilan,” ujarnya.
Karena itu, Lalu Hadrian menyatakan bahwa Komisi X DPR RI mendesak pemerintah agar menjadikan temuan ini sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan afirmatif di sektor pendidikan Papua. Langkah tersebut mencakup perbaikan distribusi guru, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Tujuannya satu, agar hak pendidikan anak-anak Papua benar-benar terpenuhi secara nyata, bukan sekadar di atas kertas,” pungkasnya.
