Di Hadapan Kepala Desa, Lurah se-Jateng, Nana Sudjana Tekankan Netralitas dalam Pilkada

Penjabat Gubenur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menekankan agar kepala desa dan lurah di wilayahnya, tetap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Seruan itu disampaikan Nana, saat menghadiri Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada Stakeholder dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah, dilansir Humas Jateng. Sosialisasi tersebut menghadirkan kepala daerah dan sejumlah kepala desa dan lurah di provinsi ini.

Foto: Humas Jateng

Dia meminta kepala desa, lurah, untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada. Selain itu, juga mendorong partisipasi pemilih, dan menjaga situasi lingkungan benar-benar aman dan kondusif.

Baca Juga: Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana Raih Anugerah Inovasi Pembangunan

Selama tahapan Pilkada 2024, lanjut Nana, Pemprov Jateng masif melakukan sosialisasi, perihal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun netralitas kepala desa/perangkat desa.

Setidaknya sudah dua surat edaran yang diterbitkan. Surat edaran pertama pada 17 Januari 2024 kepada bupati walikota se -Jawa Tengah tentang Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Surat edaran kedua pada 29 Oktober 2024 tentang Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Foto: Humas Jateng

“Selama ini kami dari pemprov juga tidak henti-hentinya memberikan arahan. Kita sudah mengedarkan dua surat edaran, arahannya terkait dengan masalah netralitas,” bebernya.

Baca Juga: Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Minta ASN Jaga Netralitas

Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin menilai, kepala desa dan lurah punya pengaruh besar di masyarakat. Maka, ketika mereka tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada, akan menimbullkan preseden buruk bagi pemerintahan di masa mendatang.

Bawaslu Jateng gencar melakukan pencegahan dan sosialisasi, untuk menekan terjadinya berbagai pelanggaran pilkada 2024.

Amin menyebut, pihaknya sudah 762 kali memberikan sosialisasi kepada TNI, Polri, ASN, dan kepala desa di seluruh Jawa Tengah. Selain itu, mengirimkan surat imbauan, dan membentuk 479 desa anti-money politics.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarta menuturkan, jumlah pemilih di Jateng yang tinggi berpotensi menciptakan dinamika yang luar biasa. Namun, dengan koordinasi yang kuat antarstakeholder, akan terjadi kebersamaan dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Jateng.***