KPU: Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 di Bawah 70 Persen

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, August Mellaz mengatakan tingkat partisipasi pemilih Pilkada serentak 2024 secara nasional berada di bawah 70 persen dari total jumlah pemilih.

Akan tetapi, August Mellaz menegaskan bahwa angka itu masih merupakan data umum yang belum bisa diresmikan KPU. August Mellaz mengaku masih menunggu data lengkap dari daerah diterima KPU.

“Memang kalau kita lihat sekilas ya, dari gambaran secara umum, ya, kurang lebih di bawah 70 persen (partisipasi pemilih). Secara nasional rata-rata,” ucap August Mellaz dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (29/11).

Baca Juga: BPK RI Pastikan Keuangan Pemilu 2024 Dikelola Secara Efisien dan Akuntabel

August Mellaz juga menegaskan angka partisipasi pemilih dalam Pilkada memang memiliki preseden lebih rendah dibandingkan angka pemilih dalam pileg dan pilpres.

Proses pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). (Foto: Ist)

Walau begitu, August Mellaz mengklaim upaya sosialisasi KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada, tidak berbeda ketika sosialisasi pileg dan pilpres.

“Skema terkait dengan penyebarluasan informasi, sosialisasi, sebagaimana praktik yang kemudian berlangsung di pemilu nasional lalu, itu juga diterapkan sama,” katanya.

Baca Juga: KPU Gelar Deklarasi Pemilu Damai 2024 Hari Ini

August Mellaz menjelaskan, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2024 yang rendah akan dijadikan bahan evaluasi bagi KPU. Evaluasi itu akan dilakukan setelah KPU rampung melakukan segala tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.

“Itu pasti akan menjadi bagian dari kontribusi penting lembaga ini kepada pembentuk Undang-Undang nanti,” tuturnya.

Sementara itu, lembaga survei Charta Politika mencatat penurunan partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024. Charta Politika menyebutkan partisipasi pemilih Pilkada 2024 hanya 58 persen. Sedangkan pada Pilkada DKI 2017 lalu ada di atas 70 persen.

“Kalau dari kami mencatat, tingkat partisipasi yang menurun di DKI Jakarta. Di mana kemarin itu di tahun 2017 ada sekitar 72 persen orang memilih. Ada peningkatanlah pada saat itu, tapi pertarungan hari ini itu menurun di 58,14 persen,” ucap Peneliti Charta Politika, Dadang Nurjaman di Kemang, Jakarta Selatan.

Dadang Nurjaman menilai, partisipasi warga menurun karena masyarakat jenuh. Ditambah sosok calon dinilai berpengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk memilih.

“Atau mungkin bisa jadi karena isu-isu beberapa yang muncul seperti mencoblos, tidak mencoblos atau kemudian mencoblos semua, gitu kan. Dan daripada datang kemudian mencoblos semua mungkin saja orang itu lebih pada tidak datang ke TPS,” jelasnya.

Masyarakat yang menggunakan hak suaranya di TPS. (Foto: Ist)

Dadang Nurjaman juga menilai tidak adanya sosok mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah pemilih. Dadang menduga banyak pendukung Anies atau ‘anak abah’ yang enggan datang dan menggunakan hak suaranya.

“Karena faktor mungkin saja dipengaruhi oleh faktor dukungan partai yang tidak ke salah satu tokoh misalnya seperti itu. Kayak Anies, misalnya karena faktor itu. Anak abah nih nggak ikut semua, gitu kan. Kan bisa jadi seperti itu,” tandasnya.