Dulu Tak Ditanggapi Jokowi, Dewan Ekonomi Nasional Cerita Prabowo Usulkan Sendiri Penghapusan Kuota Impor

Dewan Ekonomi Nasional mengungkapkan kebijakan Presiden Prabowo Subianto soal penghapusan kuota impor.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional Prof Arief Anshari Yusuf menyampaikan kebijakan penghapusan kouta impor ini diusulkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden Prabowo ngerti soal konsep ekonomi international trade yang disebut dengan kuota tarif equivalence," katanya saat diskusi Double Check yang digelar DPP Gempita di Jakarta, Sabtu 28 Juni 2025.

Baca Juga: Pesan Jokowi ke Kelompok Milenial Aceh: Manfaatkan Semua Peluang, Jangan Pesimis

Prof Arief mengatakan kalau dirinya pernah mengusulkan penghapusan kouta impor langsung kepada Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau Jokowi pada tahun 2011 silam. Namun, usulan itu tak digubris.

Tak Digubris Jokowi

Anggota Dewan Ekonomi Nasional Prof Arief Anshari Yusuf. [FT News]

Baca Juga: GMNI Probolinggo Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

"Saya saksi hidup ya, saya tahun 2011 pernah bertemu Presiden Jokowi pernah mengusulkan menghapuskan impor kuota tapi kurang begitu gak ditanggapi," katanya.

Saat era kepimpinan Presiden Prabowo Subianto, lanjut Prof Arief mengatakan dirinya kaget kalau penghapusan kouta impor diusulkan langsung Presiden Prabowo.

"Ketika saya mengusulkan Pak Prabowo dia yang usulin, bukan saya yang usulin, bingung saya, kaget saya," ujarnya.

Sementara, Fithra Faisal Hastiadi selaku Tenaga Ahli Utama Bidang Ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan RI menambahkan penghapusan kouta impor merupakan kebijakan yang baik.

"Impor kuota adalah kebijakan paling buruk," katanya.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo yang mengusulkan langsung penghapusan kuota impor membuat Fithra juga kaget.

"Ternyata usulan penghapusan kuota impor dari Presiden Prabowo sendiri," ujarnya.

Pandangan Soemitro

DPP Gempita kembali menggelar diskusi double check. [FT News]

Lebih lanjut, Fithra menyampaikan nama Soemitro Djojohadikoesoemo yang menurutnya menjadi alasan dibalik usulan menghapus kuota impor.

Fithra lalu mengutip pandangan Soemitro yang merupakan ayahanda Presiden Prabowo Subianto soal perizinan kuota impor yang ditulis dalam bukuya.

"Ini yang disampaikan Pak Soemitro 'Guna menghilangkan keganjilan-keganjilan dengan kata lain hakikat dan makna intervensi pemerintah di maksud untuk menanggulangi dan meniadakan distorsi dan bukan sebaliknya'," ungkapnya.

Fithra mengatakan pengendalian atas kebijaksanaan yang terlalu mengandalkan perizinan kuota, mengandung kencenderungan yang mempertajam distorsi ekonomi.

"Pengendalian kebijaksanaan yang terlalu mengandalkan perizinan kuota, pembatasan dan sebagainya senantiasa mengandung kecenderungan yang mungkin saja dengan tidak disadari penyelenggara kebijaksanaan untuk justru menegakkan dan mempertajam distorsi ekonomi yang ada dalam ekonomi pasaran," tukasnya.