Gara-Gara Demo 25 Agustus Ricuh, Komdigi Panggil TikTok dan Meta

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana memanggil perwakilan TikTok dan Meta untuk dimintai keterangan terkait kerusuhan dalam demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Senin, 25 Agustus 2025. Pemanggilan ini dilakukan karena kedua platform media sosial tersebut dinilai berperan dalam penyebaran informasi yang memicu situasi semakin memanas.

Aksi unjuk rasa saat itu digelar oleh sejumlah kelompok mahasiswa dan masyarakat umum salah satunya dipicu terkait perekonomian dan tunjangan DPR RI. Namun, demo yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh setelah tersebar konten provokatif di TikTok dan Twitter yang mendorong massa untuk melakukan tindakan anarkis.

Polisi menyebut kericuhan demo tersebut menyebabkan sejumlah fasilitas umum rusak dan beberapa petugas terluka. Komdigi menegaskan langkah pemanggilan TikTok dan Meta (Facebook) bertujuan untuk meminta klarifikasi sekaligus memastikan agar platform digital lebih bertanggung jawab dalam menangkal penyebaran hoaks serta ujaran kebencian di ruang publik digital.

Baca Juga: Unjuk Rasa Ricuh di Gedung DPR dan KPU RI, 16 Pendemo Diamankan

Pemerintah Soroti Konten Provokatif

Ilustrasi demo 25 Agustus 2025. (Meta AI)

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo mengatakan, pemanggilan TikTok dan Meta ada kaitannya dengan mudahnya publik mengkonsumsi konten provokatif di platform sosial media. Namun demikian, pemerintah tidak merinci lebih lanjut terkait konten yang menyulut kerusuhan saat demo 25 Agustus.

Baca Juga: Viral Ajakan Demo Besar Seluruh Indonesia 25 Agustus 2025, Benarkah Bakal Terjadi?

“Iya, saya pribadi sama Pak Dirjen juga saya hubungi. Yang pertama saya sudah hubungi Head TikTok Asia Pacific,” kata Angga Raka Prabowo kepada wartawan, Rabu, 27 Agustus 2025.

Angga menyampaikan bahwa pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan TikTok Indonesia. Ia juga menegaskan hal serupa telah dilakukan dengan perwakilan Meta Indonesia.

"Saya minta mereka ke Jakarta, kita akan bercerita tentang fenomena ini," katanya.

Rencana Pemanggilan Twitter

Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo saat pelantikan. (Instagram)

Angga menyebut bahwa pemerintah juga berencana memanggil pihak dari media sosial X atau Twitter. Namun, ia menjelaskan rencana tersebut belum bisa direalisasikan karena platform itu tidak memiliki kantor resmi di Indonesia.

Ia menegaskan, ketiadaan kantor perwakilan membuat pemerintah kesulitan melakukan komunikasi langsung dengan pihak X. Menurutnya, hal ini menjadi hambatan dalam upaya meminta pertanggungjawaban terkait penyebaran informasi di platform tersebut.

“Harusnya mohon maaf, mereka berjalan dan beroperasi di atas infrastruktur, dan penggunanya adalah orang-orang Indonesia,” ujar Angga.

Ia menilai hal itu semestinya menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengikuti regulasi yang berlaku di Tanah Air.

Angga menambahkan, sebagai organisasi global, X atau Twitter tetap memiliki kewajiban untuk comply dengan hukum-hukum Indonesia. Ia menekankan pentingnya kepatuhan tersebut demi menjaga ruang digital tetap aman dan sehat bagi masyarakat.