Gegara Video Lagi Dugem Viral, Ajie Karim Dicopot dari Sekretaris Komisi C DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Gerindra, Ajie Karim, resmi dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris Komisi C.

Keputusan ini diambil setelah video dirinya yang tengah dugem bersama seorang wanita viral di media sosial.

Kini, Ajie Karim dipindahkan menjadi anggota biasa di Komisi A DPRD Sumut.

Kronologi Pencopotan

Pencopotan tersebut diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Sumut pada Selasa, 16 September 2025. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut, Benny Harianto Sihotang, membenarkan adanya perombakan posisi internal fraksi.

“Pergantian hanya dilakukan pada jabatan sekretaris komisi, bukan pada keanggotaan DPRD. Ajie digantikan oleh Budi, yang sebelumnya duduk di Komisi A,” tandas Benny.

Dengan rotasi itu, Ajie Karim kini berstatus anggota biasa di Komisi A DPRD Sumut.

Alasan dan Pertimbangan Partai

Ajie Karim dan istrinya. [Instagram]Benny menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena video dugem Ajie Karim menimbulkan polemik publik.

Dalam video yang beredar, Ajie terlihat bersama seorang wanita yang belakangan diketahui adalah istrinya.

Meski begitu, Fraksi Gerindra menilai sorotan publik terhadap kasus tersebut berpotensi mengganggu kinerja dewan.

“Kami ingin menjaga fungsi kelembagaan tetap berjalan lancar, sekaligus memberi ruang agar Ajie bisa fokus menyelesaikan persoalan pribadinya,” pungkas Benny.

Saat ini, kasus tersebut juga tengah ditangani oleh DPD Gerindra Sumut dan sudah dilaporkan ke DPP Partai Gerindra.

Respons Ajie Karim

Anggota DPRD Sumut, Ajie Karim. [Instagram]Menanggapi pencopotannya, Ajie Karim mengakui bahwa dirinya adalah sosok dalam video yang beredar. Ia menyebut rekaman tersebut dibuat dua tahun lalu dan diunggah ke media sosial oleh istrinya.

“Saya mohon maaf atas kegaduhan yang timbul. Saya akan mengikuti keputusan partai dan siap menjalani proses yang ada,” ujar Ajie.

Kasus Ajie Karim menjadi contoh bagaimana video viral dapat berdampak cepat terhadap karier politik seorang wakil rakyat.

Partai politik pun dituntut bergerak cepat menjaga citra dan menjaga jalannya fungsi legislatif.