Gubernur Riau Buka Suara Soal 153 Temuan BPK dalam Laporan Keuangan Prov Riau 2024

Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menyampaikan bahwa temuan Badan Pemeriksa Keungan (BPK) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau 2024 yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan saran BPK.

Gubri Abdul Wahid menyampaikan bahwa pihaknya komitmen untuk menyelesaikan temuan tersebut dan harus ditindaklanjuti dalam dua bulan ini.

"Atas temuan BPK terkait LPH atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau 2024, akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan saran BPK dalam dua bulan ini," jelas Gubri disela menghadiri Pesta Pembangunan dan Pengadaan Lahan HKBP Imanuel Resort Pekanbaru II, Minggu (8/6/2025), dilansir mediacenter.riau

Rapat Bahas Temuan BPK

Gubernur Riau Abdul Wahid (kiri) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024. Penyerahan berlangsung pada Senin, 2 Juni 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau./Foto: mediacenter.riau

Gubri menerangkan, setidaknya ada 153 temuan LHP Keuangan tahun 2024 Pemprov Riau, dan akan segera dirapatkan bagaimana proses penyelesaiannya.

Saat ini, ujarnya, sudah dibentuk tim untuk menyelesaikan semua temuan BPK tersebut agar temuan ini bisa diselesaikan dan tidak menjadi persoalan hukum dikemudian hari.

"Saya baca ada 153 temuan, dari keuangan dan kinerja itu ada sekitar 100-an atau 93 kalau ngak salah temuan dari sisi kepatuhan, maka ini akan kita rapat kan. Saya sudah bentuk tim menyelesaikan semuanya agar temuan ini bisa diselesaikan tidak menjadi persoalan hukum dikemudian hari," lanjutnya.

Menata dan Perbaiki Pembangunan Prov Riau

BPK Riau gelar Exit Meeting Pemeriksaan LKPD Riau 2024/Foto: mediacenter.riau

Abdul Wahid menegaskan, meskipun ia menjabat sebagai Gubernur Riau pada Februari 2025 ini, dan LHP keuangan Pemprov Riau tersebut tahun 2024, namun ia komitmen akan segera menyelesaikannya.

Sebab dia ingin menata dan memperbaikinya serta fokus pada pembangunan Provinsi Riau kedepannya, sehingga saran dan masukan BPK tersebut harus dijalankan agar tidak menghambat persoalan administratif nantinya. "Nah ini kita ingin menata dan memperbaikinya. Saran masukan BPK harus kita jalankan. Jika memang saran ini tidak bisa diindahkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terpaksa memang saya harus merombak SKPD yang ini," ucapnya.***